Tak Setuju dengan PDI-P, PPP Minta Parliamentary Treshold Tak Naik

"PPP setujunya itu kalau bisa, tidak dinaikkan," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Demikian pula mengenai usul PDI-P mengubah pelaksanaan sistem pemilu dari terbuka menjadi proporsional tertutup.

Menurut Arsul, apabila sistem pemilu memang ingin diubah, maka harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Sebab, sistem proporsional tertutup cenderung tidak demokrasi sekaligus berpotensi melahirkan oligarki.

"Tentu proposional tertutup harus dengan pengaturan yang lebih baik juga supaya apa yang menjadi kritik teman-teman masyarakat sipil, kayak zaman dulu akan terjadi oligarki," ujar Arsul.

"Makanya ini kan harus diatur," lanjut dia.

Meski demikian, Arsul menekankan bahwa pernyataannya in bukan bermaksud untuk mencampuri urusan internal PDI-P.

Arsul menegaskan, PPP menghormati seluruh keputusan PDI-P.

Arsul pun yakin PDI-P membuka ruang diskusi untuk membicarakan keputusan-keputusan tersebut dengan partai politik lain.

"Itu tentu aspirasi dari atau keputusan Rakernas PDI-P yang kami hormati," ujar anggota Komisi III DPR itu.

"Tapi kan dengan semangat gotong royong yang dikedepankan PDI-P, juga terbuka untuk musyawarah soal ini," lanjut dia.

Diberitakan, pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan HUT ke-47, PDI-P menyampaikan sembilan rekomendasi.

"Rekomendasi ada sembilan poin, mencakup bagaimana komitmen PDI-P di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI kebhinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto usai penutupan Rakernas, Minggu (12/1/2020).

Dari sembilan rekomendasi itu, salah satunya mendorong DPP dan Fraksi DPR RI PDI-P untuk memperjuangan perubahan Undang-undang Pemilu.

UU Pemilu didorong agar mengatur mekanisme pemilu kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Dalam sistem ini, pemilih akan memilih partai dan bukan memilih anggota partai yang mewakili daerah pemilihan.

Ambang batas parlemen juga didorong untuk ditingkatkan, dari 4 persen menjadi sekurang-kurangnya 5 persen.

Selain itu, UU Pemilu juga direkomendasikan untuk memberlakukan ambang batas parlemen secara berjenjang, yaitu persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota.