Anggota Komisi III Sebut Batalnya Penyegelan DPP PDI-P Bukan Pelemahan KPK

Ia menilai batalnya penggeledahan disebabkan masalah teknis.

Menurut Arsul, sebelumnya penggeledahan juga sama-sama membutuhkan izin dari pengadilan namun penyidik di lapangan bisa berkoordinasi dengan baik sehingga tak ada pembatalan jadwal.

"Pertama, sebagaimana diakui Pimpinan KPK sendiri bahwa yang hendak dilakukan di DPP PDI-P adalah pemasangan "KPK line" sebagaimana yang dilakukan juga di KPU. Nah ini kan tidak perlu izin Dewas (Dewan Pengawas)," kata Arsul melalui pesan singkat, Selasa (14/1/2020).

"Persoalannya kan penyelidik KPK gagal masuk dan soal ini tidak ada urusan dengan Undang-undang KPK. Undang-undang KPK menetapkan Dewas keluarkan izin dalam 24 jam. Selama ini penggeledahan juga harus minta penetapan dari PN yang prosesnya justru lebih dari 24 jam," lanjut dia.

Karenanya, ia meminta publik tak langsung mengkaitkan keberadaan Undang-undang KPK yang baru langsung menghambat kinerja KPK.

Ia menilai berlebihan jika batalnya penggeledahan Kantor DPP PDI-P terjadi lantaran KPK menjadi lemah dengan adanya Undang-undang KPK yang baru.

"Jadi mari kita proporsional melihat permasalahan seperti ini ke depan dengan bisa membedakan mana yang karena faktor situasi di lapangan dan mana yang karena faktor ketentuan undang-undang," lanjut politisi PPP itu.

Diberitakan sebelumnya, KPK batal menyegel ruangan di Kantor DPP PDI-P terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap.

Mereka juga telah menemui petugas keamanan di Kantor DPP PDI-P.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak serta merta memberi izin masuk kepada petugas KPK karena ingin meminta izin kepada atasannya terlebih dahulu.

"Ketika mau pamit ke atasannya telepon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," ujar Lili, Kamis (10/1/2020) lalu.