Jokowi Kunjungi Natuna, Sekjen PKS Nilai Kehadiran Simbolik Tak Cukup

"Langkah konkret di lapangannya juga harus ada, karena kita tahu semua dalam konflik di China Selatan ini negara lain pun sudah ada masalah. Ketika tidak ada gerakan yang nyata dan hanya simbolik itu tidak cukup," kata Mustafa di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (9/1/2020).

Mustafa Kamal juga mendorong pemerintah untuk tidak ada tawar menawar terkait kedaulatan Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Ia mengatakan, langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia seharusnya memiliki dampak yang besar, terumata untuk memperkuat posisi kedaulatan Indonesia di Natuna.

"Diplomasi kan luas, kalau yang dimaksud adalah untuk meneguhkan posisi kedaulatan NKRI di Natuna, itu silakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Mustafa mengatakan, terkait dengan persoalan Natuna, semua partai politik harus mendukung pemerintah, kompak dan satu suara.

PKS pun akan mendukung penuh langkah pemerintah soal kedaulatan di Natuna.

"Kalau sudah terkait dengan NKRI, bahkan tidak ada istilah oposisi, semua milik seluruh bangsa Indonesia, seluruh partai politik harus kompak," ujar Mustafa Kamal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang, Natuna ini adalah Indonesia," ujar Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.

"Tapi, kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden Jokowi.