Pertemuan selama tiga jam lebih tersebut membahas penataan sistem politik.
Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto usai bertemu dengan Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.
"Kami para sekjen partai politik pada kesempatan ini yang lolos parlementiary threshold diundang oleh Pak Mendagri untuk membangun silaturahmi dan membangun komunikasi politik," ujar Hasto.
"Tidak hanya terkait persoalan bangsa dan negara, tetapi juga bagaimana desain penataan sistem politik ke depan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan kekuasaan politik itu," lanjutnya.
PDI-P memberikan apresiasi atas inisiasi Mendagri yang mengundang perwakilan partai.
"Ini dialog yang konstruktif, positif dan sangat penting bagi upaya membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara," tutur dia.
Menurut Hasto, dalam pembicaraan dengan perwakilan partai Mendagri Tito menyampaikan ruang lingkup tugas Kemendagri dan kaitannya parlemen.
Selain itu, dibahas pula UU Pemilu dan UU Pilkada yang harus sejalan.
Para wakil partai menyampaikan pandangannya soal kedua UU supaya proses demokrasi berjalan di arah yang sama.
Terkahir, pertemuan pada Rabu juga membahas biaya demokrasi yang mahal.
"Membahas bagaimana agar demokrasi yang sering kali berbiaya mahal menciptakan potensi konflik bisa diatasi bersama-sama disitulah partai menyampaikan gagasan terbaiknya," tambah Hasto.
Adapun perwakilan 9 partai yang hadir dalam pertemuan adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, Wakil Sekjen Nasdem Taslim, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal Sekjen PPP Arsul Sani, Wakil Sekjen PAN Ibnu Bilaludin, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Wakil Sekjen Golkar Christina Ariyani.
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/08/14164131/tito-karnavian-bertemu-9-perwakilan-parpol-bahas-penataan-sistem-politik