Pesan di Balik Kunjungan Dadakan Jokowi ke Waduk Pluit...

Jokowi mendatangi waduk yang pengoperasiannya di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu seorang diri. Tidak ada satu pun menteri yang mendampinginya. Demikian pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, ada pesan tersembunyi yang sebenarnya ingin disampaikan Presiden dalam kunjungannya tersebut.

"Pak Jokowi selalu dalam setiap aksinya banyak pesan yang tersembunyi, ada makna, boleh jadi sindiran karena pak Jokowi ini kan selalu bermain pada simbol dan pesan," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat malam.

Waduk Pluit merupakan salah satu proyek infrastruktur andalan Jokowi dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sebelum 2013, kondisi Waduk Pluit sangat memprihatinkan, penuh sampah dan dangkal akibat sedimentasi.

Akhirnya, Jokowi memutuskan untuk merevitalisasi waduk yang dibangun pada 1973 itu.

Selain memindahkan warga yang tinggal di sekitarnya, Jokowi saat itu menyulap Waduk Pluit sebagai taman kota melalui PT Jakarta Propertindo yang kala itu masih dipimpin Budi Karya Sumadi.

Program revitalisasi berhasil, wajah Waduk Pluit pun berubah.

Namun, hal itu tidak bertahan lama.

Tahun lalu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan sempat menyinggung kondisi Waduk Pluit yang mengalami pendangkalan.

Pangi menilai, kedatangan Jokowi dapat menjadi sebuah bentuk sindiran kepada Anies. Sebab, di masanya Waduk Pluit pernah menjadi primadona dalam mengatasi banjir yang terjadi.

"Secara gestur politik bisa saja ingin menyampaikan pesan bahwa Anies enggak beres menyelesaikan dan mengurai banjir di Jakarta, kan kita tahu bahasa sampai presiden turun tangan itu kan simbol bahwa Anies enggak bisa bekerja maksimal," kata dia.

Hal lain, menurut Pangi, kedatangan Jokowi merupakan sebuah bentuk konsistensi atas pernyataannya sebelumnya.

Sebelum menjadi presiden, Jokowi pernah menyatakan bahwa penanganan banjir di DKI Jakarta akan lebih mudah tertangani bila ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Beliau harus turun tangan untuk memenuhi janji politiknya sehingga ingin bersama mengatasi banjir Jakarta, pemerintah pusat, pemda provinsi, kabupaten/kota," ujarnya.