Anggota Komisi I Usul Pemerintah dan DPR Bahas RUU Perbantuan TNI

Pasalnya, aturan saat ini yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI kerap dilanggar.

Dalam hal ini, OMSP yang dilakukan TNI tidak diputuskan berdasarkan keputusan politik negara.

"Di dalam penjelasan Pasal 5 (UU TNI), yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Farah dalam sebuah diskusi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Senin (23/12/2019).

Melansir catatan Imparsial, setidaknya ada 41 nota kesepahaman atau MoU yang dibuat antara TNI dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam kurun 10 tahun terakhir.

Mulai dari perbantuan pengamanan dalam proses penggusuran, pengamanan pilkada, hingga cetak sawah di desa-desa.

Tidak sedikit dari MoU yang dibuat pun tanpa melalui keputusan politik negara.

Menurut Farah, tanpa adanya batasan yang jelas dan tegas di dalam pengaturan OMSP, maka dikhawatirkan justru akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri.

Meskipun, sudah jelas disebutkan di dalam UU bahwa tugas pokok dan fungsi TNI adalah pertahanan dan keamanan.

Sedangkan tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan upaya penegakkan hukum.

"Regulasi terkait perbantuan TNI adalah mandat kepada pemerintah. Namun hingga kini selalu jalan ditempat. Oleh karena itu, UU Perbantuan TNI harus segera dibentuk agar dapat mengatur secara jelas kewenangan dan fungsi TNI di luar tugas pokoknya," ujarnya.