Setelah Lawan Sudding, Kini OSO Berhadapan dengan Wiranto di Hanura...

Pertama, OSO berhadapan dengan Sarifuddin Sudding yang dahulu menjabat sebagai Sekjen Partai Hanura. Kali ini, lawan yang dihadapi adalah pendiri sekaligus eks Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.

Menurut catatan Kompas.com, berikut riwayat konflik di internal Partai Hanura selama OSO menjabat sebagai ketua umum.

OSO versus Sudding

Gonjang-ganjing Partai Hanura antara OSO dan Sudding terjadi pada awal 2018. Saat itu, OSO memecat Sudding dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Ia mengaku memecat Sudding karena masalah disiplin organisasi. Namun, OSO tak membicarakan lebih jauh pelanggaran disiplin yang dimaksud.

"Alasannya karena tidak disiplin organisasi, itu saja, yang lain-lainnya tidak usah diceritakan di sini," kata OSO.

Selanjutnya, pada 15 Januari 2018, OSO pun menunjuk Herry Lontung Siregar sebagai Sekjen Partai Hanura yang baru.

"Ini Pak Herry Lontung Sekjen Hanura yang baru. Yang lama sudah dipecat," ujarnya.

Sementara itu, pengurus Partai Hanura yang dimotori Sudding juga memecat OSO dari posisi ketua umum.

Sudding mengklaim langkah ini diambil berdasarkan mosi tidak percaya dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC.

OSO disebut kerap mengambil keputusan yang dilakukan semena-mana, tidak mengacu pada AD/ART partai.

Selain itu, ada juga tudingan bahwa OSO meminta mahar kepada calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada.

Pemecatan OSO itu ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 18 Januari 2018 di kantor DPP Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur.

Badan Pengurus Harian (BPH) Partai Hanura kemudian mengeluarkan surat pemecatan OSO dan menunjuk Wakil Ketua Umum Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Menurut dia, SK itu beri diterbitkan pada 17 Januari 2018.

"Menkumham sudah mengeluarkan SK, kami organisasi sah. Ini ada tanda tangan Menkumham masih hangat, baru keluar sore ini," ujar Oesman, di kediaman pribadinya, Jalan Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pimpinan Partai Hanura kubu Daryatmo sempat berupaya mendaftarkan susunan kepengurusan ke Kemenkumham pada 19 Januari 2018.

Mereka juga meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencabut surat keputusan kepengurusan kubu OSO.

"Kami kembali tentu kepada tuntutan kita semula bahwa segera Menkumham akui hasil Munaslub di Bambu Apus," ujar Wasekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 22 Januari 2018.

Pada akhirnya, kepengurusan Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO yang menjadi peserta Pemilu 2019.

Adapun, Sarifuddin Suding pada Pemilu 2019 maju sebagai anggota DPR dari Partai Amanat Nasional.

Tudingan itu dilemparkan OSO saat acara buka puasa bersama dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Wiranto yang merupakan pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura telah melakukan pembiaran terhadap partai.

Apalagi, kata OSO, Wiranto yang kala itu menjabat sebagai Menko Polhukam terkesan tidak memahami situasi politik di internal Hanura.

"Iyalah. Karena dia kan Menko Polhukam masa dia tidak tahu situasi politik partainya sendiri. Ya kan? Dia biarin gitu," kata OSO kepada wartawan seusai menggelar buka puasa bersama di rumahnya di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menanggapi itu, Wiranto mengaku merasa bersalah lantaran sudah menunjuk OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Ia menyatakan, semestinya dirinya selaku pendiri partai justru merupakan orang yang paling sedih lantaran Partai Hanura tak lolos ke DPR.

Sebab, sejak 10 tahun Partai Hanura berdiri, baru pada Pemilu 2019 partai itu gagal ke Senayan.

"Saya sebagai pendiri partai, sepuluh tahun mendirikan partai ini dan sudah dua kali lolos. Yang paling sedih kan saya sebagai pendiri kalau kita bicara yang paling sedih," ujar Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Kini, menjelang akhir 2019, Hanura menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III pada 17-18 Desember 2019. Agenda Munas adalah pemilihan ketua umum baru.

OSO menjadi satu-satunya calon ketua umum. Lewat Munas, ia pun ditetapkan sebagai Ketua Umum Hanura 2019-2024 secara aklamasi.

Wiranto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Alasannya, kini ia telah ditunjuk sebagai anggota sekaligus ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Joko Widodo.

"Saat ini, saya menyatakan mundur dari Ketua Dewan Pembina Hanura. Mengapa? Ini kesadaran saya. Saya selalu berorientasi kepada tugas pokok saya. Saat ini, saya ditugaskan Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden," kata Wiranto di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Wiranto tak ingin disebut bahwa dirinya dipecat dari Partai Hanura. Apalagi, disebut mengkhianati partai.

"Jadi, diputar-putar. Wiranto dipecat, Wiranto mengkhianati partai, jangan. Saya sudah duluan ini," ujarnya.

Selain itu, Wiranto meminta OSO mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura.

Wiranto mengatakan, dalam pakta integritas yang ditandatangani OSO dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016, disepakati bahwa mantan Ketua DPD itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Wiranto sampai 2019.

"Saksinya ada Subagyo HS, beliau (OSO) akan menggantikan saya. Beliau menjabat Ketum sampai tahun 2019," kata Wiranto.

"Dan akan menambah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan teman-teman di DPD untuk menjadi caleg Hanura, paling tidak 36 orang, malah ditambah menjadi 50 orang, Pak Subagyo dengar sendiri," ujar mantan Menko Polhukam itu.

OSO mengaku kaget dengan pengunduran diri Wiranto dari jabatan Ketua Dewan Pembina Hanura. Sebab, menurut dia, Wiranto memang sudah tak lagi menduduki jabatan tersebut sejak dirinya menjabat sebagai ketua umum.

Ia menjelaskan tidak ada jabatan Dewan Pembina dalam AD/ART Partai Hanura.

"Saya juga terkejut mundurnya dari mana. Kalau mundur itu kan kalau ada di tempat. Tapi kalau umpamanya di tempatnya enggak ada, dia mundur kan saya juga enggak mengerti," kata OSO di Hotel Sultan, Jakarta.

Sementara itu, soal permintaan Wiranto agar dirinya mengundurkan diri, OSO mengingatkan Wiranto agar tidak lagi ikut campur urusan internal Hanura.

Lewat Munas III Hanura, OSO kembali terpilih sebagai Ketua Umum Hanura 2019-2024 secara aklamasi.

OSO pun diberikan mandat sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan DPP Hanura 2019-2024.

OSO membantah soal janji dengan Wiranto untuk menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura hanya sampai 2019.

"Kalau pakta integritas itu adalah yamg kita ungkapkan kepada pernyataan tidak boleh mengkhianati partai, tidak boleh melakukan kebohongan-kebohongan, opsi-opsi yang bertentangan dengan AD/ART," kata dia.

"Di luar itu, itu komitmen pribadi yang tidak menyangkut di dalam mekanisme organisasi partai. Karena partai itu punya AD/ART. Dan kekuasaan teritnggi itu adalah di Munas ini," tutur OSO.

Soal penurunan suara Partai Hanura di Pemilu 2019 yang disinggung Wiranto, OSO menyatakan ada yang menyabotase partai Hanura.

Menurut dia, Partai Hanura bakal meraup banyak suara jika tidak ada gangguan.

"Itu kalau tidak diganggu. Kalau tidak diganggu itu akan luar bisa terjadi. Tapi kalau diganggu, disabot (disabotase) segala macam, akibatnya yang menjadi korban mereka-mereka semua (DPD Hanura)," ucapnya.