Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Kali ini, perseteruan kedua kubu terjadi setelah kubu Oesman menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura guna pemilihan ketua umum.

Wiranto pun murka dan merasa ada kejanggalan dalam penyelenggaraan Munas Partai Hanura dari prinsip awal partai itu didirikan.

Bahkan, selaku pendiri sekaligus mantan ketua umum Partai Hanura Wiranto tak diundang dalam Munas.

Oleh karenanya, mantan Menko Polhukam itu mengambil beberapa sikap atas Munas tersebut.

Adapun selama tahun 2019 ini, perseteruan OSO dan Wiranto cukup sering terjadi mulai dari gagalnya Partai Hanura mempertahankan posisi di DPR hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang dituding tidak sah oleh kubu Wiranto.

Berikut ini fakta-fakta konflik Oesman dan Wiranto sepanjang 2019 :

1. Suara Hanura anjlok di Pemilu 2019

Pada Pemilu serentak 2019, Partai Hanura dinyatakan gagal mempertahankan kursi di DPR. Hal ini disebabkan, perolehan suara yang anjlok dari pemilu sebelumnya.

Hanura hanya mendapat 2.161.507 suara atau 1,54 persen dalam pileg, jauh dari ambang batas lolos ke DPR sebesar 4 persen.

Akibatnya, para petinggi Partai Hanura saling kritik dan menyalakan satu sama lain.

OSO mengatakan, Wiranto menjadi penyebab perolehan suara Hanura anjlok di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

"Jadi ada yang bertanya kenapa Hanura kalah. Tanya Wiranto, bukan saya. Orang yang bikin kalah dia kok," kata OSO di rumahnya, Jalan Karang Asem Utara, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Oesman menilai, sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto telah melakukan pembiaran atas kondisi partainya.

Namun, ia tak menjelaskan secara detail pembiaran apa yang dilakukan Wiranto terhadap Hanura.

"Iya lah. Karena dia kan Menko Polhukam masa dia tidak tahu situasi politik partainya sendiri. Ya kan? Dia biarin gitu," ujarnya.

Menanggapi tudingan Oesman, Mantan Menko Polhukam Wiranto merasa bersalah telah menunjuk mantan Ketua DPD RI tersebut sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

"Kan sudah terjadi, dan enggak perlu saling menyalahkan. Cukup introspeksi ke depan nanti kita perbaiki. Tapi kalau saya didesak terus seakan-akan Pak Wiranto yang salah ya. Kesalahan saya cuma satu, ya, menunjuk Pak OSO menjadi ketua umum," ujar Wiranto saat ditemui di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Wiranto mengatakan, selaku pendiri Partai Hanura, ia turut sedih Hanura tidak bisa mempertahankan posisi di parlemen. Pasalnya, baru kali ini Partai Hanura tak lolos parlemen.

"Ya kita sedih. Saya sebagai pendiri partai, sepuluh tahun mendirikan partai ini dan sudah dua kali lolos. Yang paling sedih kan saya sebagai pendiri kalau kita bicara yang paling sedih," lanjut dia

2. Perkara Watimpres

Akhir tahun 2019, konflik antara Oesman dan Wiranto kembali terjadi. Penyebabnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Wiranto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) periode 2019-2014.

Hanura pun meminta Wiranto mengundurkan diri dari partai, karena dalam peraturannya seorang Watimpres tidak boleh berasal dari partai politik.

"DPP Hanura belum menerima surat pengunduran diri Wiranto dari jabatannya di partai, yakni Ketua Dewan Pembina," kata Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2019).

Inas pun menunggu sikap kenegaraan Wiranto untuk melepas jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Semakin banyak desakan untuk mundur dari Partai Hanura, Wiranto mengumumkan bahwa, dia resmi mundur dari kepengurusan partai yaitu Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Alasannya, dia ini ingin fokus menjalankan mandat yang dipercayakan Presiden Joko Widodo yaitu menjadi ketua Watimpres.

"Saat ini, saya menyatakan mundur dari Ketua Dewan Pembina Hanura. Mengapa? Ini kesadaran saya. Saya selalu berorientasi kepada tugas pokok saya. Saat ini, saya ditugaskan Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden," kata Wiranto saat menggelar konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Kendati demikian, ia menegaskan Undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) tidak ada yang mengharuskannya mundur dari pengurus Partai Hanura.

"Dalam pasal penjelasan UU itu, ada dikatakan bahwa yang disebut pimpinan parpol adalah ketua umum atau sebutan lain dari ketua umum atau pengurus harian, nah sehingga ketua dewan pembina tidak tersentuh oleh larangan rangkap jabatan," ucapnya.

3. OSO diminta mundur dari ketum

Tak hanya mengundurkan diri, Wiranto juga mendesak Oesman mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Hanura.

Sebab, dalam pakta integritas yang ditandatangani Oesman saat Munaslub 2016 menyatakan, masa jabatan menjadi Ketua Umum hanya sampai 2019.

Wiranto menjelaskan, dalam pakta integritas juga berisi janji Oesman sebagai ketua umum yaitu menjaga soliditas partai, dan membawa suara Hanura menjadi meningkat di Pemilu 2019.

"Dan akan menambah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan teman-teman di DPD untuk menjadi caleg Hanura, paling tidak 36 orang, malah ditambah menjadi 50 orang, Pak Subagyo dengar sendiri," ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan, apabila Oesman tidak memegang janjinya, akan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

"Kalau sampai itu tidak ditaati, maka saudara OSO sebagai ketum akan secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan mengundurkan diri sebagai ketum Hanura," ucapnya.

5. Munas tak sah dan Munas tandingan

Terkait penyelenggaraan Munas, Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin mengatakan, akan menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di luar kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

Sebab, ia menilai, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura dibawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat AD/ART.

"Mestinya OSO membuat pertanggungan jawab, ya engga? Kepada pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus ini juga harus dibuktikan melalui musyawarah daerah. Cek aja ada engga? Tiba-tiba orang-orangnya ditunjuk-tunjuk aja begitu, dianggap punya hak suara," kata Chaerudin.

Menurut Chaerudin, Munaslub tandingan itu bisa segera digelar, karena ia sudah berkomunikasi dengan para pengurus Partai Hanura di DPC dan DPD yang dulunya dicopot selama masa kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

"Bahkan anggota partai yang pernah kabur ke partai lain sudah berjanji kepada saya untuk balik kalau kita kembali," pungkasnya.