Kabareskrim Irjen Listyo Sigit, di Tengah PR Besar dan Tantangan Senioritas

Perwira tinggi (pati) Polri yang menduduki jabatan itu adalah Irjen Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Listyo menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis yang dilantik sebagai Kapolri sejak 1 November 2019.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) kemarin.

Ini yang akan dilakukan Listyo

Seusai upacara, Listyo memberikan keterangan kepada awak media.

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu mengaku akan menyelesaikan "pekerjaan rumah" Polri, yaitu kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Maka dari itu, ia akan segera mengonsolidasikan tim teknis yang bertugas mengungkap kasus tersebut.

"Setelah ini saya akan segera konsolidasikan seluruh tim teknis," ungkap Listyo.

Selain menuntaskan kasus Novel, Listyo juga mengaku memiliki beberapa prioritas tugas. Salah satunya adalah mengawal kebijakan pemerintah.

"Tentunya ada beberapa prioritas yang harus kita laksanakan, terkait dengan tantangan yang memang harus kita hadapi, beberapa tugas beberapa tahun ke depan. Kemudian juga terkait dengan program-program pengawalan kebijakan dari pemerintah juga akan kita laksanakan," ungkapnya.

"Doakan secepatnya."

Jawaban itu telontar dari Listyo ketika ditanya wartawan kapan kasus Novel akan diungkap.

Ia hanya meminta doa publik agar kasus yang terjadi hampir tiga tahun silam itu segera diungkap.

"Doakan secepatnya," kata Listyo.

Tantangan Listyo

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpandangan Listyo memiliki sejumlah tantangan dalam menjalankan tugas barunya.

Menurut Bambang, tantangan terbesar adalah menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia.

Apalagi, adanya unsur kedekatan Listyo dengan Jokowi. Hal itu dinilai Bambang berpengaruh pada terpilihnya Listyo sebagai Kabareskrim.

"Ekspektasi masyarakat pada pemerintahan Jokowi periode kedua terkait penegakan hukum sangat tinggi," ungkap Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Senin.

"Bila Kabareskrim tak bisa menjadi ujung tombak penegakan hukum yang diharapkan publik, itu akan menjadi tambahan beban bagi Presiden Jokowi di tahun-tahun mendatang," kata dia.

Tantangan lainnya adalah senioritas. Bambang berpendapat bahwa kenaikan pangkat Listyo terbilang singkat.

Seusai menjadi ajudan Jokowi tahun 2016, Listyo mendapat promosi menjadi brigadir jenderal atau bintang satu dan menjadi Kapolda Banten.

Setelah itu, ia mendapat promosi sebagai Kadiv Propam tahun 2018. Listyo pun resmi menyandang pangkat bintang dua atau inspektur jenderal.

Di jabatannya sebagai Kabareskrim, Listyo akan menyandang bintang tiga di pundaknya atau berpangkat komisaris jenderal.

Listyo sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Sementara banyak pula bawahannya di Bareskrim yang termasuk angkatan di atas Listyo.

Misalnya, wakil Listyo, Irjen Antam Novambar, merupakan lulusan Akpol pada 1985.

"Artinya pengalaman (Listyo) mengonsolidasikan para senior juga sedikit. Dengan demikian, nyaris Listyo hanya menggantungkan back up Kapolri dan Presiden secara struktural," ujarnya.

"Sementara dukungan secara 'kultural' lemah. Angkatan 91 ke bawah masih sangat sedikit yang mengisi jabatan-jabatan strategis," kata Bambang.

Selain itu, Bambang menuturkan bahwa kasus Novel Baswedan juga menjadi salah satu PR Listyo dalam aspek penegakan hukum.

Begitu pula dengan kasus-kasus pungutan liar (pungli), pencemaran nama baik, dan penistaan agama yang menjadi sorotan publik.