Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengatakan partainya tidak akan mengusung mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2020.

Diaz menyebut bahwa calon kepala daerah yang akan diusung PKPI nantinya tidak ada eks koruptor.

"Kami enggak ada mantan napi yang dimajukan sebagai kepala daerah," kata Diaz seusai acara Bimteknas PKPI di Hotel Mercure Simatupang, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2019).

"Sudah pasti kami 'bersih' (dari korupsi) semua," tegasnya.

Diaz menjelaskan, para calon kepala daerah dari PKPI melewati tiga kali uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Uji kepatutan dan kelayakan itu bertujuan untuk memastikan kredibilitas serta loyalitas calon.

"Kami sudah lakukan fit and proper test. Sudah kita lakukan tiga kali untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memiliki kredibilitas dan loyalitas terhadap partai," jelasnya.

Ia pun mengatakan syarat serupa diterapkan jika PKPI berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon kepala daerah.

"Pasti akan jadi patokan juga, tapi kan koalisi kalau di daerah lebih cair ya dari di pusat. Tapi prinsip PKPI gitu," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Rabu (11/12/2019).

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Oleh karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.

Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Selanjutnya, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi.

Terakhir, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.