Airlangga Minta Partai Golkar Dorong Pilpres dan Pileg Tak Lagi Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik yang bisa dilakukan oleh partainya selama lima tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna II, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Salah satu rekomendasinya adalah perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara Pileg dan Pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga menilai perlunya Partai Golkar memiliki program unggulan untuk mencegah berkembangnya paham anti-Pancasila dan sikap intoleransi di tengah masyarakat.

Menurut dia, partai berlambang pohon beringin itu harus menginisiasi undang-undang terkait pemantapan ideologi Pancasila.

"Khususnya di kalangan anak-anak muda sebagai pembela dan pengamal Pancasila, saatnya Partai Golkar perjuangkan lahirnya sebuah UU yang mengatur tentang pemantapan ideologi Pancasila," ucapnya.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar dalam Rapat Paripurna II Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Dalam pemaparannya, Airlangga menyampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Airlangga mengatakan, banyak pengamat dan lembaga survei memprediksi Golkar akan terpuruk dalam Pemilu serentak 2019. Namun, kata dia, prediksi itu tidak terbukti.

"Ternyata perolehan kursi Golkar di luar perkiraan banyak pihak, karena mampu bertahan sebagai pemenang kedua dengan memperoleh 85 kursi DPR RI, lebih daripada itu untuk pertama kali sejak reformasi Partai Golkar berhasil meraih kemenangan pada pilpres 2019 dengan mengusung Jokowi-Ma'ruf," kata Airlangga.

Airlangga juga mengatakan, untuk pertama kalinya sejak reformasi, Partai Golkar menempati posisi Ketua MPR dan menempatkan kader perempuan sebagai salah satu Ketua Komisi di DPR.

"Alhamdulillah Golkar berhasil meraih Ketua MPR RI. Ini pertama kalinya pasca reformasi. Kemudian menempatkan Wakil Ketua DPR RI. Kemudian Golkar memperoleh tiga ketua komisi dalam AKD. Komisi I baru pertama kali dalam sejarah Golkar dijabat oleh seorang perempuan. Bu Meutya Hafid yang mitranya Pak Prabowo," ujar dia.