Menanti Realisasi Ujian Nasional Dihapus…

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana penghapusan ujian nasional kembali mencuat setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan hal tersebut di kantornya pada Sabtu (30/11/2019) lalu.

Nadiem mengatakan, banyak aspirasi dari guru, murid, dan para orang tua agar pelaksanaan ujian nasional dikaji ulang.

Pasalnya, pelaksanaan ujian yang menjadi syarat penentu kelulusan siswa ini dianggap memberikan dampak negatif.

Mulai dari melonjaknya tingkat stres siswa pada saat persiapan hingga pelaksanaan, serta timbulnya rasa kekhawatiran yang berlebihan ketika ujian dilangsungkan.

Namun, Nadiem menyatakan, wacana penghapusan ini tidak serta merta menghilangkan keberadaan UN.

Nantinya pemerintah akan mencari formula yang lebih baik untuk menentukan sistem kelulusan bagi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.

Menanggapi wacana tersebut, pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai, kali ini penghapusan UN sangat mungkin untuk dilaksanakan.

Sebelumnya, wacana penghapusan sistem ujian yang diperkenalkan pertama kali oleh Menteri Pendidikan era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I, Bambang Sudibyo pada 2005 ini, sudah kerap muncul.

Ketika Bambang digantikan M Nuh pada periode kedua KIB, wacana tersebut kembali muncul.

Demikian halnya saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode Kabinet Kerja.

Saat itu, Anies menyebut, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Wacana itu kembali dilanjutkan Muhadjir Effendy yang menggantikan Anies pada 2017. Ketika itu, ia menyebut pelaksanaan UN 2017 akan dimoratorim.

Meski demikian, wacana itu kandas setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Menteri yang kemarin (Mendikbud sebelum Nadiem) sudah mau menghapus, tapi kan Pak JK keberatan. Pak Jokowi sudah setuju, tapi kan Pak JK kan tidak setuju. Sekarang kan Pak JK sudah enggak ada (tidak menjabat), jadi saya kira harus sudah punya keberanian untuk menghapus," ujar Darmaningtyas, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/12/2019).

Ia menilai, keputusan penghapusan UN akan sangat bergantung pada keberanian menteri yang menjabat dan izin dari pemimpin negara sebagai atasannya.

"Tergantung menterinya, kalau menterinya sudah, bawahan kan akan manut. Yang paling penting ya menteri sama atasan menteri. Kalau atasan menteri sudah oke, ya menteri tinggal oke. Kalau bawahan menteri itu pasti mau," ujar Darmaningtyas.

Perlu pengganti

Kendati memunculkan wacana tersebut, Nadiem memastikan, UN masih akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Hal itu untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang telah belajar dan mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian.

Saat ini, wacana penghapusan UN masih dievaluasi dan memerlukan penelitian yang lebih jauh.

"Kan masih dikaji. Baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, staf khusus Mendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Ia menambahkan bahwa Kemendikbud tengah berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri, seperti perintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya.

"Untuk mencapai itu, ada beberapa hal yang salah satunya adalah deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Makanya platformnya yang kami sebutkan itu merdeka belajar," ujar mantan CEO Gojek tersebut.

Ia menambahkan, penyederhanaan kurikulum juga akan coba diterapkan oleh Kemendikbud.

"Dari situ harus ada penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun assessment, agar beralih kepada yang sifatnya yang lebih kompetensi dan bukan saja menghafal informasi. Itu suatu perubahan yang akan kita terapkan dan kita sempurnakan," kata Nadiem.

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendukung wacana tersebut.

Ia bahkan mengusulkan, agar UN diganti dengan asesmen berkala untuk memetakan kompetensi peserta didik di sekolah.

"Perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," kata Hetifah saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/12/2019).

Ia menambahkan, pelaksanaan asesmen berkala juga akan mengubah pola pikir sistem pendidikan di sekolah, yaitu memetakan kompetensi siswa, dibandingkan berkompetisi.

Dengan demikian, dampak negatif seperti tekanan psikologis peserta didik hingga kasus bocornya soal dan kecurangan yang dilakukan oknum guru dapat semakin ditekan.

“Sekolah dan daerah diharapkan dapat berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini, karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," ujarnya.

Lebih jauh, pelaksanaan asesmen berkala di sekolah diperikanan bakal memakan biaya yang cukup besar.

Ia menyarankan, agar asesmen berkala diikuti pemanfaatan teknologi, sehingga dapat sekaligus menjadi big data untuk mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah pun dapat menyusun kebijakan yang lebih baik menyesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah yang berbeda-beda.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny, Luthfia Ayu Azanella, Haryanti Puspa Sari)