Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis, KPK Geledah Rumah di Pekanbaru

"Sejauh ini informasi yang bisa kami sampaikan pertama mengonfirmasi bahwa ada tim KPK di Pekanbaru hari ini melalukan penggeledahan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis malam.

Febri tidak menyebut rumah siapa yang digeledah hari ini. Ia juga tidak menyebut apakah ada tempat lain uang ikut digeledah petugas KPK.

Selain itu, Febri juga tidak mengungkap hasil temuan petugas KPK dari penggeledahan tersebut.

Namun, Febri menyebut penggeledahan itu berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan jalan di Kabupaten Bengkalis.

"Jadi itu dulu yang kami sampaikan karena tim masih berada di lapangan, akan lebih baik tim fokus dulu untuk melakukan penggeledahan tersebut," ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur PT Mitra Bungo Abasi Makmur sebagai tersangka karena diduga menyuap Bupati Bengkalis periode 2010-2015 Herliyan untuk mendapatkan pekerjaan proyek jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih.

Penetapan Makmur sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus. Sebelumnya KPK telah menjerat Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction (MRC), Hobby Siregar.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, Makmur dan kawan-kawan diduga memberikan uang ke Herliyan sebesar Rp 300 juta.

"Masih di tahun 2012, MK dan kawan-kawan kembali memberikan uang Rp 1 miliar pada Bupati Bengkalis saat itu," ujar Laode dalam konferensi pers, Kamis (16/5/2019).

Pada Oktober 2012, Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multiyears, salah satunya anggaran untuk peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih dengan jumlah anggaran sekitar Rp 528,07 miliar.

"MK diduga meminjam perusahaan Hobby, yaitu PT MRC. MK menghadiri pertemuan bersama Bupati Bengkalis saat itu (Herliyan), M Nasir dan pihak lain. Bupati mem-plotting MK untuk memegang proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih. Padahal proses lelang belum dilakukan," ujar Laode.

Setelah pertemuan tersebut, kata Laode, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek itu disusun mendekati alokasi anggaran, yaitu sekitar Rp 528,06 miliar.

Pada Januari 2013, Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan lelang proyek itu di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selama proses lelang, lanjut Laode, diduga terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum, seperti peminjaman bendera perusahaan, pertemuan-pertemuan dan upaya mengarahkan agar perusahaan yang dibawa Makmur memenangkan lelang.

Biaya pinjam bendera diduga sejumlah Rp 1,6 miliar. Pelaksanaan proyek dilakukan dengan cara subkontrak pada kontraktor lokal," kata Laode.