Selain Rp 10 Miliar, Saksi Mengaku Diminta Teman Akil Mochtar Siapkan Rp 5 Miliar untuk "Big Boss"

Setelah putusan sela, kata Budi, Ependy meminta dia menyiapkan uang Rp 5 miliar untuk orang yang disebut Ependy sebagai "big boss".

Hal itu disampaikan Budi saat bersaksi untuk Ependy, terdakwa kasus dugaan suap terkait permohonan keberatan atas hasil pilkada di MK.

"Setelah pembukaan kotak suara saya menang bulan Juli 2013 juga, saya telepon beliau menanyakan kapan putusan tetapnya karena Agustus saya pelantikan. Beliau (Ependy) menjawab saya baru kasih kabar minta tambahan untuk big boss Rp 5 miliar. Akhirnya saya kirim juga," kata Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Budi menuturkan, sebutan big boss itu merujuk pada sosok Akil Mochtar sendiri.

Atas permintaan itu, Budi pun menyanggupinya. Namun, uang Rp 5 miliar itu direalisasikan dalam pecahan dollar Amerika Serikat (AS).

Budi mengatakan, proses pemberian uang itu tak jauh berbeda dengan yang Rp 10 miliar.

Ketika itu, ia memerintahkan istrinya membawa uang senilai Rp 5 miliar itu ke Bank Kalbar Cabang Jakarta.

"Sebenarnya (Ependy) minta rupiah, tetapi saya berikan Rp 5 miliar dalam bentuk dollar. Diserahkan ke kasir Bank Kalbar (Cabang Jakarta) 500.000 dollar, itu ada tanda terima. Jadi itu uang tabungan ibu saya ya sudah saya pinjam," kata dia.

Dalam kasus ini, Muhtar Ependy didakwa bersama-sama Akil menerima suap dengan jumlah bervariasi terkait penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).

Rinciannya, Muhtar dan Akil disebut menerima uang Rp 16,42 miliar dan 316.700 dollar Amerika Serikat (AS) dari mantan Wali Kota Palembang, Romi Herton dan istrinya, Masyito.

Uang tersebut terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang.

Kemudian, keduanya didakwa menerima uang Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS dari mantan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri.

Uang tersebut terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang.

Menurut jaksa, penerimaan uang oleh Akil Mochtar melalui Muhtar Ependy yang menjadi terdakwa perkara ini untuk memengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil pilkada di Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang yang diadili oleh Akil.

Dalam perkara ini, Akil telah divonis bersalah dan divonis seumur hidup setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasinya.