Salin Artikel

KY Ajukan 10 Nama Calon Hakim Agung ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mengajukan enam nama calon hakim agung (CHA) dan empat calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, selambat-lambatnya 30 hari setelah diajukan, Komisi III akan menggelar proses seleksi, termasuk uji kepatutan dan kelayakan.

"Dari 188 calon yang mendaftar, alhamdulillah ada 10 calon yang nantinya akan menjalani fit and proper test. Ini yang harus memang kami lakukan karena kebutuhan hakim agung sangat krusial," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

"Selambat-lambatnya 30 hari setelah pertemuan ini proses di DPR kemudian dilakukan di komisi III," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus berharap seluruh calon yang diajukan dapat disetujui oleh DPR untuk mengisi kekosongan posisi hakim agung.

Pasalnya, MA meminta 11 hakim agung dengan rincian, 3 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 4 orang untuk kamar Perdata dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.

"Agar tidak terjadi penolakan terhadap calon yang diajukan KY oleh DPR seperti tahun lalu, KY akan menjalin komunikasi yang instens dengan DPR," kata Jaja.

Adapun 10 nama calon hakim MA yang diajukan, sebagai berikut:

Calon hakim agung:

1. Soesilo (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin) untuk kamar Pidana,

2. Dwi Sugiarto (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar) untuk kamar Perdata

3. Rahmi Mulyati (Panitera Muda Perdata Khusus pada MA) untuk kamar Perdata.

4. H. Busra (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang) untuk kamar Agama

5. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (Hakim Militer Utama Dilmiltama) untuk kamar Militer

6. Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim) untuk kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak.

Calon hakim ad hoc Tipikor:

1. Agus Yuniato (hakim ad hoc Tipikor Tingkat Pertama pada PN Surabaya)

2. Ansori (hakim ad hoc Tipikor Tingkat Banding pada PT Sulawesi Tengah)

Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial:

1. Willy Farianto (advokat) dari unsur Apindo

2. Sugianto (Hakim ad hoc PHI pada PN Semarang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh)

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/28/12140271/ky-ajukan-10-nama-calon-hakim-agung-ke-dpr

Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke