Salin Artikel

Mahfud: Ombudsman Produk Reformasi, Bukan untuk Musuhi Pemerintah

Ombudsman adalah salah satu produk reformasi untuk membangun birokrasi yang lebih baik.

"Ombudsman merupakan salah satu anak kandung reformasi. Untuk membangun pemerintahan yang baik, setelah kita tahu birokrasi pada zaman Orde Baru harus kita reformasi karena koruptif," ujar Mahfud di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

Ombudsman merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengarahkan jalannya pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Berdasarkan catatan saya, baik sebagai orang yang aktif di pemerintahan, di pengadilan, juga akademisi dan pegiat lemnaga swadaya masyarakat (LSM) dalam belasan tahun atau dalam sekian tahun berdirinya, Ombudsman ini belum efektif," lanjut Mahfud.

Indikasinya, kata dia, banyak instansi pemerintah dan lembaga yang masih mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman.

"Padahal, Ombudsman ini dibentuk oleh negara untuk membantu pemerintah dan membantu rakyat. Bukan untuk memusuhi pemerintah. Saat ini masih ada saja orang yang menyepelekan Ombudsman, " tegasnya.

"Ombudsman itu dulu dibentuk agar kalau ada rakyat tidak mampu menjangkau pemerintah dan pejabat karena birokrasi yang berbelit-belit, padahal hak-haknya dilanggar, dia bisa minta bantuan dan lapor ke Ombudsman. Ombudsman itu lah yang nanti memberikan jalan penyelesaian yang sifatnya bukan peradilan, tapi rekomendasi penyelesaian yang obyektif," lanjut Mahfud.

Oleh karena itu, kata Mahfud, Ombudsman harus dipandang sebagai suatu institusi bentukan pemerintah yang ingin membantu pemerintah.

"Ketika pemerintah ada kesenjangan dengan rakyat, baik terlalu sibuk, atau mungkin terlalu koruptif sistemnya, lalu di sini ada Ombudsman. Kalau kamu enggak bisa langsung ke pemerintah lapor ke Ombudsman. Ombudsman yang akan menyampaikan ke pemerintah dan akan ikut meluruskan, " tutur Mahfud.

Dia pun mengungkapkan pengalamannya saat berkunjung ke Polandia, yang mana Ketua Ombudsman negara itu duduk sejajar dengan Ketua MK, Ketua KY, Perdana Menteri dan Presiden di dalam suatu acara.

"Untuk apa ? (kondisi seperti ini). Agar turut memberi tahu pelanggaran apa yang dilakukan pemerintah. Mereka (Ombudsman Polandia) berwibawa di sana," tambah Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/17265431/mahfud-ombudsman-produk-reformasi-bukan-untuk-musuhi-pemerintah

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke