Salin Artikel

Susi dan Jonan Diisukan Jadi Bos BUMN, Ini Kata Istana

Sebab, Presiden Jokowi sudah mengetahui bagaimana kinerja para bekas menterinya itu setelah sekian lama bekerja bersama.

"Dari sisi profesionalitas sudah dikenali kinerjanya, itu juga menjadi pertimbangan karena pengalaman mengelola birokrasi itu sebagai capital (modal) untuk bekerja," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Hal ini disampaikan Moeldoko menangapi isu sejumlah mantan menteri Kabinet Kerja akan menjabat sebagai bos BUMN. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan menjabat Dirut PT PLN.

Selain itu, muncul kabar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan juga akan menjabat bos BUMN.

Moeldoko tidak membenarkan dan juga tidak membantah kabar tersebut. Ia meminta wartawan memastikan langsung kepada Presiden Jokowi atau Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya tidak mau mengomentari lebih jauh, karena ini berkaitan kebijakan yang otoritasnya berada di Presiden atau berada di Kementerian yang bersangkutan," kata dia.

Sebelumnya, staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan bahwa akan ada sejumlah mantan menteri yang mengisi jabatan bos BUMN.

“Ada mantan menteri, wamen (yang akan mengisi jabatan di perusahaan BUMN). Pokoknya ada lagi (mantan menteri dan wamen) yang lain. Kita lagi cari-cari untuk melengkapi BUMN kita, tapi yang cocok ya,” ujar Arya.

Namun, Arya enggan mengungkapkan siapa mantan menteri dan wakil menteri yang dimaksud tersebut. Termasuk, di BUMN mana mereka akan ditempatkan

"Pokoknya seluruh direksi dan komisaris di BUMN akan kita evaluasi,” kata Arya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/16200461/susi-dan-jonan-diisukan-jadi-bos-bumn-ini-kata-istana

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke