Salin Artikel

Survei IPO: Prabowo Dinilai Paling Tepat di Kementeriannya

Hal ini disampaikan Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam diskusi "Efek Milenial di Lingkaran Istana" di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

IPO melakukan survei pada 30 Oktober-2 November 2019 dengan responden yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Hasilnya, kata Dedi, 24,3 persen publik menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto paling sesuai di Kementerian Pertahanan.

"Artinya Prabowo Subianto dianggap publik paling sesuai dengan Kementerian Pertahanan," kata Dedi.

Selain Prabowo, mereka yang dianggap tepat mengisi pos kementeriannya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan 19,3 persen responden.

Kemudian, 11,2 persen publik menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sudah tepat berada di BUMN.

Lalu, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama.

"Yang juga tinggi adalah Bapak wishnutama dengan kepercayaan publik sebesar 10,9 persen disusul oleh Pak Mahfud MD 9,3 persen," ujar dia. 

Survei ini menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel. Survei melibatkan 800 responden dengan margin of error +/- 4,5 persen (pada tingkat kepercayaan 95persen).

"Pengumpulan data wawancara jaringan menggunakan kuesioner, berbasis teknologi informasi modern," ucap dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/23/18032561/survei-ipo-prabowo-dinilai-paling-tepat-di-kementeriannya

Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke