Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Ia mengatakan, mencuatnya wacana revisi UU pemilu dan pilkada hingga amandemen konstitusi akibat negara tidak memiliki perangkat kerja evaluasi demokrasi yang utuh.

Ia mencontohkan, salah satu isu yang dianggap bermasalah adalah tingginya biaya politik dalam konteks Pilkada.

Kegamangan negara mencarikan solusi terlihat dalam menangani permasalahan isu mengenai tingginya biaya politik dalam konteks pilkada.

Menurut dia, ini terlihat dari sikap elite negara yang menyikapi permasalahan tersebut dengan mewacanakan mengubah sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung atau melalui DPRD.

"Karena ketiadaan mekanisme kerangka kerja evaluasi yang konkret maka ketiadaan tersebut tidak menjadikan para pihak dalam melihat satu isu dengan kacamata yang sama, berangkat dari kerangka kerja yang sama," ujar August dalam forum diskusi Refleksi 20 Tahun Konstitusi, di Tebet, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Ia mengatakan, adanya kerangka kerja evaluasi dapat mengatasi gambaran munculnya sebuah permasalahan.

Dengan demikian, menurut dia, efektivitas kerangkat kerja evaluasi dapat menghasilkan solusi yang lebih mudah diterima publik.

Ia menyebut, sejauh ini belum ada titik temu yang jernih dari negara menyikapi sebuah problem berdemokrasi.

"Ini catatan saya, sampai sekarang tidak punya. Mungkin kita pakai kerangka kerja bergantung integritas pemilu," kata dia. 

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya mengenai persiapan pilkada oleh wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito, seperti dikutip Tribunnews.

Pada Senin (18/11/2019), Tito mengklarifikasi pernyataannya terkait pilkada langsung.

Tito Karnavian menegaskan bahwa ia mengusulkan mekanisme pilkada secara langsung untuk dievaluasi, bukan diwakilkan kepada DPRD.

Menurut dia, pilkada langsung perlu dievaluasi karena terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya, salah satunya menyebabkan masyarakat di daerah terpolarisasi.

Ia mencontohkan, Pilkada Papua pada 2012 yang ditunda karena terjadi perang suku. Ia juga mempersoalkan biaya politik tinggi dalam sistem pilkada langsung.