Salin Artikel

Beda dengan Sekjen, Ketua DPP Sebut Berkarya Tak Gabung Oposisi Bersama PKS

Andi mengatakan, pertemuan antara petinggi Partai Berkarya dan PKS, Selasa (19/11/2019) kemarin, merupakan pertemuan silaturahim biasa.

"Pertemuan tersebut hanyalah pertemuan silahturahim biasa untuk memenuhi undangan petinggi PKS, bukan untuk mendukung partai oposisi atau menjadi bagian dari partai oposisi," ujar Andi melalui keterangan tertulis, Rabu (20/11/2019).

"Pertemuan tersebut (dengan PKS) adalah bagian dari langkah eksternal partai untuk membuka diri untuk program-program pro rakyat, ekonomi kerakyatan demi menjaga keutuhan NKRI," lanjut dia.

Menurut Andi, Berkarya juga bisa berilaturahim dengan partai politik lain, terutama partai politik pendukung pemerintah. Menurut dia, itu adalah bentuk merajut kebangsaan.

Sebab, dalam menghadapi Pemilu 2024, semua partai politik bisa disebut mitra, namun bisa juga disebut kompetitor.

Oleh sebab itu, evaluasi dan persiapan harus dilakukan dengan langkah-langkah positif, baik internal partai maupun eksternal partai.

Andi menambahkan, demi menidaklanjuti langkah partai selanjutnya dan evaluasi kinerja partai, maka dalam waktu dekat Partai Berkarya akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas).

"Bahwa waktu yang tepat untuk Rapimnas dan Munas Partai Berkarya paling lambat Januari 2020," kata Andi.

Berbeda dengan Sekjen

Diketahui, pernyataan Andi ini berbeda dengan pernyataan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso saat memberikan keterangan seusai pertemuan dengan elite PKS.

Priyo mengatakan, Partai Berkarya bersama PKS akan menjadi kekuatan penyeimbang kekuatan pemerintah yang kritis dan konstruktif.

"Kami akan menjadi penyeimbang yang kritis tapi konstruktif terhadap apapun policy pemerintah," ujar Priyo.

"Kami tidak ingin membiarkan PKS sendirian dalam situasi perpolitikan yang ada sekarang ini," lanjut dia.

Priyo mengatakan, sebuah negara demokrasi perlu adanya kekuatan oposisi yang menjalankan fungsi penyeimbang.

Dengan begitu, kualitas demokrasi akan terjaga dengan adanya kritik dan gagasan alternatif dari partai politik di luar pemerintah.

"Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang berduyun-duyun menuju kekuasaan," kata Priyo.

Mantan politisi Partai Golkar tersebut juga menekankan bahwa partainya berkomitmen untuk membangun sistem demokrasi yang baik dengan memutuskan menjadi oposisi.

Ia tidak ingin pemerintahan saat ini berjalan tanpa adanya kekuatan penyeimbang.

"Kita tetap berkomitmen untuk membangun demokrasi yang hebat dan jangan biarkan penguasa atau pemerintah sendirian sehingga kemudian salah arah," ucap Priyo.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/12475281/beda-dengan-sekjen-ketua-dpp-sebut-berkarya-tak-gabung-oposisi-bersama-pks

Terkini Lainnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke