Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Menurut Muhadjir, bimbingan pranikah harus diberikan kepada setiap calon pengantin baru.

"Pemerintah akan meningkatkan kualitas bimbingan pranikah kepada setiap calon pasangan suami istri," ujar Muhadjir sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).

Muhadjir menuturkan, ada sejumlah hal yang bisa mendukung peningkatan kualitas bimbingan pranikah.

Pertama, memperkaya materi bimbingan tersebut.

Kedua, meningkatkan kualitas penyelenggaraan dengan melibatkan kementerian terkait.

"Antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UMKM serta BKKBN sebagai leading sektornya," lanjut Muhadjir.

Ketiga, pola bimbingan dan waktu penyelenggaraannya harus fleksibel. Sehingga bimbingan yang dilakukan tidak memberatkan calon pengantin tetapi tetap efektif.

Keempat, bahan atau materi bimbingan bisa berupa modul yang didapatkan secara off line maupun daring

"Sehingga untuk calon pengantin yang telah mengikuti pembekalan dengan baik akan memperoleh surat keterangan atau sertifikat," tuturnya.

Muhadjir menjelaskan, pemerintah melalui kementerian Agama sebenarnya telah memfasilitasi bimbingan pranikah untuk pasangan calon pengantin.

Namun faktanya, belum semua pasangan calon suami istri mendapat kesempatan mengikuti kegiatan pembekalan jelang pernikahan tersebut.

Padahal, kata Muhadjir, program ini bermanfaat secara jangka panjang untuk kehidupan berkeluarga.

"Pemahaman yang perlu diberikan kepada calon pengantin bukan hanya soal keagamaan melainkan multiaspek yang mencakup perencanaan keluarga, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga masalah berketurunan (reproduksi)," tutur Muhadjir.

Selanjutnya, bimbingan terhadap calon pengantin tidak hanya berhenti pada pembekalan saja, harus ada tindaklanjut apabila ditemukan masalah.

"Misalnya kalau diketahui bahwa calon pasangan pengantin belum punya penghasilan tetap dan ingin buka usaha, maka yang bersangkutan harus dibukakan akses pendanaannya melalui Kementerian Koperasi-UMK," lanjut dia.

"Kebijakan tersebut harus diambil untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Karena keluarga adalah bagian dari hulu pembangunan manusia Indonesia," tegas Muhadjir.

Dia menambahkan, saat ini masih banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga.

Misalnya, masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, bayi cacat lahir, stunting , gizi buruk, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan bawah umur, rumah tangga miskin dan sebagainya.

Kondisi yang seperti ini bisa diminimalisasi dengan memberikan persiapan yang baik kepada pasangan calon suami istri.

“Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan sungguh-sungguh bisa menggagalkan upaya membangun generasi masa depan Indonesia yang unggul dan berdaya saing, sebagaimana visi bapak presiden Joko Widodo”, kata Muhadjir.