Mendagri Ingin Pilkada Langsung Dievaluasi, Nasdem Tak Ingin Mundur

Namun demikian, ia menegaskan evaluasi pilkada langsung jangan sampai membawa kemunduran.

Saan menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginginkan Pilkada langsung dievaluasi.

"Dari Partai (Nasdem), ini kan pilkada langsung ini baru keempat kalinya dilakukan, dan tentu perlu evaluasi. Tapi ketika evaluasi bukan berarti mundur, setback, kembali ke pilkada yang dipilih DPRD," kata Saan saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).

Jika pilkada langsung kemudian diubah menjadi pilkada tidak langsung, kata Saan, hal tersebut bukan bentuk evaluasi.

Saan sepakat dengan pemikiran Tito yang menganggap pilkada langsung mengandung catatan kekurangan, seperti politik uang dan biaya politik yang tinggi. Oleh karena itu, kata Saan, evaluasi diarahkan guna menutup kekurangan yang ada.

"Misalnya, sistem pilkada tentang bagaimana penyelenggara, pengawasannya, partainya. Jadi harus ada kesadaran juga dari partai misalnya untuk menghindari politik mahar, untuk sepakat KPU, Bawaslu, Parpol, kandidat tak melakukan proses politik transaksional baik vertikal dengan partai maupun dengan masyarakat," ujar Saan.

Hal seperti itu perlu dibicarakan dengan serius dan melibatkan banyak pihak. Saan juga menegaskan evaluasi perlu menggunakan waktu yang panjang.

"Tidak mungkin waktu cepat ya, misalnya untuk 2020. Itu kan perlu pembicaraan serius antara semua kelompok kepentingan, KPU, Bawaslu, DPR, Pemerintah. Jadi tidak mungkin dalam waktu mepet dan tidak mungkin dievaluasi terburu-buru," kata dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito seperti dikutip dari Tribunnews.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata dia.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.