Idham Azis Jadi Kapolri, Langkah Selanjutnya hingga Janji-janji...

Idham menggantikan posisi Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sebelum ditetapkan sebagai Kapolri, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tersebut telah mengikuti serangkaian fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Idham mengaku akan langsung menunjuk Kabareskrim yang baru setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada Jumat (1/11/2019) hari ini.

Idham berpandangan, hal itu perlu dilakukan untuk mempercepat penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

"Saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan," kata Idham usai ditetapkan sebagai Kapolri dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Lanjutkan program Tito

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota Komisi III, Idham mengaku tak memiliki visi dan misi sebagai Kapolri.

Meski tak punya visi dan misi, Idham membawa tujuh program prioritas yang ingin ia terapkan sebagai Kapolri.

Idham menuturkan, ketujuh prioritas itu merupakan implementasi program "Promoter" atau profesional, modern, dan terpercaya, yang dicanangkan Tito.

"Jika diberikan kepercayaan, amanah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang promoter menuju Indonesia maju, yang diimplementasikan dalam tujuh program prioritas," ujar Idham di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Selain mempertimbangkan keberlanjutan program Polri sebelumnya, ketujuh program prioritas itu juga disusun dengan memperhatikan sisa masa jabatan Kapolri yang tinggal 14 bulan lagi.

Ketujuh program itu yakni pertama, mewujudkan SDM unggul. Kedua, pemantapan harkamtibnas (pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat).

Program prioritas ketiga yaitu penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan manajemen media.

Kelima, penguatan sinergi polisional. Keenam, penataan kelembagaan. Ketujuh, penguatan pengawasan.

Kata Idham soal radikalisme

Idham menjawab isu seputar radikalisme untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyim saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Menurut Idham, radikalisme tidak bisa didentikkan dengan Islam. Ia berpandangan, radikalisme adalah ulah oknum.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa radikalisme itu tidak bisa diidentikkan dengan Islam, radikalisme itu oknum atau mungkin kelompok," ujar Idham.

Jika ada yang mengaitkan radikalisme dengan atribut atau simbol agama, Idham menilai hal itu tidak tepat. Oleh karenanya, ia menilai perlu dikampanyekan lebih masif lagi mengenai pandangan ini.

Tindak polisi terkait narkoba 

Idham mengaku akan menindak tegas anggota kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba.

Kala itu, ia menjawab pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saifuddin Sudding.

Ia mengatakan, jika kepada masyarakat biasa saja yang menyalahgunakan narkoba ia langsung bertindak, apalagi terhadap anggota kepolisian.

"Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba," kata Idham.

Tingkatkan citra polri

Idham juga berjanji untuk meningkatkan citra Polri di mata publik. Caranya, menekan pemberitaan negatif terhadap Polri melalui manajemen media.

"Manajemen media kami lakukan dengan menekan berita negatif dan mengangkat citra Polri," ujar Idham.

Ketika ia menjabat sebagai Kapolri nanti, Idham juga mengaku akan berkomitmen untuk tidak menerima tamu polisi di rumah dinas.

"Saya enggak pernah terima kalau ada anggota (polisi) di Pattimura (rumah dinasnya), di kantor saja. Kalau ada urusan lewat WhatsApp, sama saja," kata Idham, Rabu (30/10/2019).

Sebab, dalam pandangannya, setiap anggota polisi yang datang ke rumah dinas pasti sarat dengan kepentingan.

Ia menyampaikan, tiga kepentingan yang biasanya dimiliki anggota polisi saat ke rumah dinas yaitu, meminta jabatan, mempertahankan jabatan, dan meminta sekolah.