Jelang Pelantikan Presiden, MPR Rapat Bersama TNI, Polri hingga KPU

Dalam rapat gabungan itu, MPR akan meminta keterangan terkait keamanan di Kompleks Parlemen maupun seluruh wilayah di Indonesia menjelang acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

"Kami kan mendalami dan menanyakan tentang situasi keamanan baik di ring satu DPR RI maupun disekelilingnya maupun di seluruh tanah air, karena kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan hikmat ini, kemudian ada hal-hal lain," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Bambang mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait keamanan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di sekitar kompleks parlemen.

Selain itu, pihaknya akan meminta laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait pontensi gangguan pada pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Kemudian masalah Intelijen terhadap berbagai informasi yang berpotensi mengganggu pelantikan presiden tersebut," ujarnya.

Bambang mengatakan, pihaknya juga memastikan kepada KPU apakah pembacaan Surat Keputusan (SK) dibacakan secara utuh atau hanya bagian tertentu.

Kemudian, kata dia, MPR memastikan kehadiran kepala negara dari negara-negara sahabat ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Dengan Menlu kami meminta kepastian apakah kehadiran kepala negara sahabat atau negara lain. Lainya masalah protokoler siapa menyampaikan apa, jam berapa, lalu selesai acara apakah ada inagurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di istana dengan jamuan dinner atau makan malam dengan para duta besar," tuturnya.

Selanjutnya, Bambang berharap, acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung hikmat dan lancar.

"Saya berharap acara berlangsung hikmat dan berlangsung tertib dan lancar dan tidak crowded gitu," pungkasnya.