Basarah menegaskan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri.
"PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya, termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja, itu adalah wewenang prerogatif presiden," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
"PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik presiden Joko Widodo," tutur dia.
Basarah meyakini Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan dalam menyusun kabinetnya.
Termasuk, misalnya mempertimbangkan kekuatan politik Partai Gerindra dalam memperkuat posisi pemerintah.
"Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita," kata Basarah.
"Saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo," ucap Wakil Ketua MPR itu.
Sebelumnya, Prabowo telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jum'at (11/10/2019) lalu.
Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.
Selanjutnya, Minggu (13/10/2019), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.
Adapun Paloh mengatakan, tak mempermasalahkan semisal Gerindra merapat ke koalisi. Asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/14/15231881/pdi-p-tak-keberatan-jika-gerindra-masuk-dalam-kabinet-jokowi-maruf