Soal Menteri dari Gerindra, Jokowi Disarankan Fokus pada Partai Pengusung

Namun permintaan tersebut justru dipertanyakan, terutama soal kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Tidak mungkin Pak Jokowi tak menghitung (penentuan menteri), termasuk apakah akan memberikan kursi menteri ke Gerindra? Alasannya apa? Apa kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi?" ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Menurut dia, penentuan kursi menteri memang menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Oleh karena itu, dalam menentukannya, Jokowi bisa saja memaksimalkan hak prerogatifnya atau karena Jokowi masih tersandera dan mempunyai beban dalam menentukan kursi menteri.

Namun menurut Pangi, ketimbang memperhatikan permintaan partai yang tak berkontribusi terhadap kemenangannya, Jokowi sebaiknya fokus kepada partai utama pengusungnya.

"Jokowi lebih baik fokus saja bagaimana memperhatikan partai pengusung utama, membaca selera mereka, karena partai tersebut lah yang berdarah-darah dan berkeringat memenangkan Jokowi," kata dia.

"Mengapa Jokowi malah terjebak memenuhi selera partai yang mengusung calon presiden yang kalah? Kalau kita konsisten secara ajeg, dalam sistem presidential murni di AS misalnya, mereka mengambil peran masing-masing, disiplin dengan fatsun politik," kata dia.

Dengan demikian, mereka yang kalah dapat langsung mengambil peran sebagai oposisi.

Sedangkan pemenangnya, langsung memainkan peran menjadi the rulling party (partai koalisi pemerintah).

"Mereka tahu diri, mengukur diri, ngaca, dan ada rasa malu, sebab secara chemistry dan nuansa kebatinan kan mereka tak nyaman juga, menjaga perasaan partai pengusung utama yang memenangkan capres tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya tersebut meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).