Salin Artikel

Setara: Di Era Jokowi, TNI Lebih Dimanjakan Ketimbang Era SBY

"Periode kedua Pak SBY (2009-2014) hingga periode Pak Jokowi hari ini, terdapat perbedaan jelas," ujar Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (8/10/2019).

"Karena Pak SBY ini berlatarbelakang militer, jadi dia lebih mampu mendesain dan menata bagaimana penguatan TNI semestinya dilakukan," lanjut dia.

Dari sisi pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) misalnya. SBY dinilai menempatkan alutsista pada prioritas pertama setelah komponen tunjangan TNI.

Artinya, dalam anggaran terbatas pun, SBY tetap memprioritaskan kebutuhan alutsista untuk menjadi lebih modern.

Ini berbeda dengan kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai lebih mengedepanjan komponen tunjangan TNI.

"Beliau (SBY) tahu karena mantan jenderal. Sebaliknya, Pak Jokowi tidak. Postur anggaran alutsista memang naik sampai Rp 108 triliun pada tahun 2019, namun alutsista tetap jadi prioritas paling terakhir," ujar Ismail.

"Artinya, ini menggambarkan bahwa Pak Jokowi tidak paham betul prioritas apa yang dibutuhkan saat ini," lanjut dia.

Selain itu, Ismail menjelaskan, Presiden Jokowi hampir tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengendalikan, mendesain dan penguatan reformasi TNI.

Ia menyebut, Presiden Jokowi justru lebih memanjakan TNI dengan kebijakan peningkatan tunjangan kinerja prajurit.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menjanjikan kenaikan tunjangan kinerja prajurit TNI sebesar 80 persen pada 2020.

Ada pula kebijakan pemerintah mengenai kredit perumahan bagi prajurut TNI hingga 30 tahun. Dengan demikian, hal tersebut akan sangat membantu prajurit TNI dalam memiliki hunian.

Selain itu, pemerintah juga menaikkan anggaran pertahanan dari Rp 121 triliun menjadi sebesar Rp 131 triliun pada 2020.

"Tentara di zaman Pak Jokowi itu senang karena dimanja. Bisa dilihat bagaimana personel TNI mendapatkan pendapatan yang layak, fasilitas peningkatan anggara, alutsista yang pengadaanya juga tidak terlalu jelas, dan sebagainya," imbuh Ismail. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/16312651/setara-di-era-jokowi-tni-lebih-dimanjakan-ketimbang-era-sby

Terkini Lainnya

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke