Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tri Soewandono memaparkan, tahun 2017, indeks demokrasi Indonesia mencapai 72,11. Pada 2018, angkanya meningkat jadi 72,39.

"Gambaran buku IDI menunjukkan capaian IDI tahun 2018 sebesar 72.39 dibanding capaian tahun 2017 sebesar 72.11. Jadi masih dalam kategori sedang," ujar Tri dalam sosialisasi buku IDI 2018 bertajuk "Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan" di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Indeks demokrasi dalam negeri tersebut diketahui diolah oleh Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik.

Peningkatan indeks demokrasi yang hanya 0,28 poin ini, menurut Tri, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih akan menghadapi tantangan di masa mendatang.

Terutama dalam hal penguatan kebebasan berpendapat sekaligus penguatan kapasitas peran lembaga perwakilan.

"Capaian 2018 juga menunjukkan bahwa demokrasi indonesia masih dalam fase demokrasi prosedural belum memiliki atau belum masuki fase substansial," kata dia.

Fase substansial yang dimaksud, adalah demokrasi yang memberikan peluang bagi seluruh masyarakat dari golongan manapun tanpa pandang bulu untuk menempatkan kepentingan atau kebutuhan mereka sebagai bagian dari agenda politik di negara yang ditinggali.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan, ada tiga aspek yang menyebabkan indeks demokrasi tahun 2018 meningkat.

Ketiga aspek itu, adalah kebebasan sipil yang meliputi kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan sebagainya.

Kemudian hak-hak politik, masyarakat harus mempunyai hak untuk dipilih dan memilih serta lembaga demokrasi yang dilihat dari peranan partai, DPRD, dan pemerintah daerah.

"Jadi dengan tiga aspek itulah pada tahun 2018 ini indeks demokrasinya 72,39 meningkat 0,28 dibandingkan tahun sebelumnya," pungkas dia.