Beda dengan Wiranto, Moeldoko Siap Bertemu Benny Wenda

Hal ini disampaikan Moeldoko sebagai jawaban atas permintaan DPRD se-Papua supaya pemerintah berdialog dengan tokoh yang bersebrangan.

Moeldoko berkomitmen mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.

"Sama Benny Wenda saya siap bertemu. Kita bicara, sama-sama mencari solusi. Kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Benny Wenda merupakan salah satu tokoh Papua yang menyuarakan kemerdekaan yang kini tinggal di Oxford Inggris.

Moeldoko menambahkan, apabila sudah bertemu dengan Benny Wenda dan tokoh separatis lainnya, ia akan bertanya soal keinginan mereka. Pemerintah siap berdialog dan membuka ruang mengakomodasi keinginan mereka, selain melepaskan diri dari NKRI.

"Maunya apa sih? Ayo kita bicara. Mau di mana? Ayo saya akan ikuti. Nanti barulah kita beri ruang," ujar dia.

Meski demikian, mantan Panglima TNI itu belum mau mengungkapkan apakah dirinya sudah membuka komunikasi dengan Benny atau belum.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP dan KNPB.

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB," kata Ferdinando saat bertemu Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral dan obyektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cendrawasih.

Menurut dia, usulan itu merupakan salah satu aspirasi yang diserap masyarakat.

Menurut Wiranto, pertemuan formal justru akan mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi.

"Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal di antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

"Dengan cara lain bisa, tapi bukan pertemuan formal, karena itu berarti kita mengakui," lanjut dia.

Wiranto menyebut, pemerintah ta pernahk menutup komunikasi dengan pihak manapun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar.

Namun, khusus untuk kelompok yang dinilai pemberontak, pemerintah mempunyai batasan tertentu.

"Jangan sampai ada pengakuan sejajar antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa," kata Wiranto.