Temui Wiranto, Ini 8 Tuntutan Wakil Rakyat di Papua

Jajaran DPRD itu menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat terkait situasi terkini.

Ada delapan tuntutan yang dibacakan. Pada intinya meminta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Intinya bahwa aspirasi ini kami sampaikan ke pemerintah. Kami sebagai representasi rakyat di tanah Papua, kami juga pengin situasi Papua itu aman, damai, supaya masyarakat terlayani dengan baik," kata Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Ferdinando mengatakan, komunikasi dengan pemerintah pusat dirasa perlu, supaya persoalan-persoalan di daerah bisa selesai.

Atas kunjungan DPRD Provinsi Papua dan Papua Barat itu, Wiranto mengucapkan terima kasih.

Ia berharap supaya aspirasi yang disampaikan jajaran anggota DPRD bisa difasilitasi dengan baik.

"Saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian untuk mewakili rakyat mendengar aspirasi. Mudah-mudahan aspirasi ini bisa kita selesaikan dan sebagian bisa kita bincangkan untuk bagaimana yang terbaik untuk negeri ini," ujar Wiranto.

Berikut delapan tuntutan dan aspirasi DPRD Papua dan Papua Barat:

1. Dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua.
Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.

2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus Papua.

3. Menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.

4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat.

5. Meminta kepada Presiden Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan Kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua barat untuk mendapatkan jaminan keamanan.

6. Mendorong terbentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.

7. Meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan Papua dan Papua barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah Papua.

8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang dan Makassar.