Keterbukaan Informasi Dinilai Jadi Langkah Awal Mengatasi Gejolak di Papua

Dengan terbukanya akses informasi, masyarakat Papua memiliki instrumen untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka alami selama ini.

"Orang Indonesia perlu tahu bahwa (masalah) Papua tidak bisa diputuskan dengan kongko-kongko antara Jokowi, Megawati, Surya Paloh, dan para jenderal," ujar Dandhy dalam sebuah acara debat dengan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

"Orang Indonesia harus minta bahwa dialog ini harus luas dimulai dari keterbukaan akses informasi," tutur dia.

Menurut Dandhy, segala persoalan yang menjadi akar masalah di Papua saat ini tidak diketahui secara luas.

Misalnya, terkait isu kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan eksploitasi sumber daya alam.

Menurut dia, hal ini terjadi karena pemerintah tidak membangun pilar-pilar demokrasi di Papua, termasuk pembatasan hak berkumpul dan berserikat.

Untuk itu, pendekatan dialog dinilai dapat dilakukan dengan memberikan akses bagi para jurnalis untuk meliput dan observer international yang ingin melakukan pengamatan.

"Apapun yang memungkinkan pilar demokrasi bisa diteggakkan di Papua dan kebebasan berserikat berkumpul," kata Dandhy.

Seperti diketahui, belakangan muncul aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Papua yang menuntut referendum.

Hal ini dipicu dari tindakan diskriminasi rasial dan kekerasan yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada Agustus 2019 lalu.

Tuntutan referendum juga dilatarbelakangi oleh rasa ketidakadilan, isu kekerasan militeristis, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat Papua.