Salin Artikel

Menteri LHK Sebut 5 Perusahaan Asing Disegel Karena Karhutla

Demikian diungkapkan Siti di dalam rapat koordinasi khusus terkait karhutla di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

"Di Kalimantan Barat ada empat perusahaan dari Singapura dan Malaysia. Kemudian di Riau ada satu perusahaan, itu dari Malaysia," ujar Siti.

Lahan perusahaan tersebut pun telah disegel oleh pemerintah Indonesia.

Untuk di Riau, lanjut Siti, perusahaan asal Malaysia yang lahannya disegel adalah PT Adei Plantation and Industri (KLK Grup).

Kemudian untuk di Kalimantan Barat, yakni PT Sukses Karya Hutani dan PT Rafi Kamajaya Abadi (Malaysia). Sedangkan perusahaan dari Singapura, yakni PT Hutan Ketapang Industri dan PT Setia Agro Mandiri.

"Ini (lahan pada lima) perusahaan ini yang disegel ya. Jadi sekarang kita intensifkan ya," imbuh Siti.

Selain itu, KLHK juga sudah memberikan 103 sanksi kepada korporasi yang terlibat karhutla di Kalimantan Barat.

Adapun di wilayah itu pula sudah 29 lahan yang disegel, empat di antaranya sudah memasuki proses hukum.

"Di Kalbar ada 103 sanksi kepada perusahaan. 29 lahan disegel di akhir Agustus sampai dengan kemarin dan ini masih berlangsung, empat di antaranya sedang diproses hukum," ujar dia. 

Sanggahan dari PT Sukses Karya Hutani

Melalui surat yang dikirimkan ke redaksi Kompas.com, Denhot Silalahi mewakili PT Sukses Karya Hutani, membantah bahwa perusahaannya terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

"PT Sukses Karya Hutani tidak pernah melakukan pembakaran hutan," kata Denhot.

PT Sukses Karya Hutani, kata Denhot, juga tak beroperasi di Kalimantan Barat. "Kami memberikan sanggahan atas berita tersebut," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/20141921/menteri-lhk-sebut-5-perusahaan-asing-disegel-karena-karhutla

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

Nasional
Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Nasional
DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Nasional
Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Resmi Dinamai 'Nusantara', Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Resmi Dinamai "Nusantara", Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Nasional
RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.