Salin Artikel

Nawawi Pomolango, Relakan Jabatan Hakim Tinggi Gaji Rp 40 Juta Demi Jadi Pimpinan KPK

Dalam voting di Komisi II DPR RI, Jumat (13/9/2019) dini hari, Nawawi meraih suara 50 untuk jadi ketua KPK.

Nawawi saat ini merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.

Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Poso, Wakil Ketua Pengadilan Bandung, Ketua Pengadilan Samarinda, dan Ketua Pengadilan Jakarta Timur.

Pria kelahiran Manado, 28 Februari 1962 ini telah mengantongi sertifikasi hakim tindak pidana korupsi sejak 2006.

Selama 30 tahun berkarier sebagai hakim, ia telah menangani berbagai perkara korupsi.

Di antaranya adalah kasus suap eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.

Ia juga pernah mengadili pengusaha Ahmad Fathanah dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap impor daging sapi.

Nawawi juga menangani perkara mantan Ketua DPD Irman Gusman yang menjadi terpidana kasus suap kuota impor gula.


Dikutip dari Antara, Nawawi rela melepaskan jabatan sebagai hakim tinggi untuk dapat menjadi pimpinan KPK.

"Sebagai hakim saya sudah 30 tahun, gaji saya hampir Rp 40 juta, saat ini saya berusia 57 tahun, sudah nyaman sekali dan sebagai hakim tinggi baru pensiun pada usia 67 tahun, jadi masih 10 tahun lagi," ujar Nawawi dalam uji publik seleksi capim KPK.

"Padahal kalau terpilih sebagai pimpinan KPK, saya harus mundur sebagai hakim dan 4 tahun lagi kemudian pensiun," sambungnya tegas. 

Nawawi mengibaratkan hakim merupakan penjaga gawang yang tinggal menunggu bola datang.

Padahal, seharusnya lebih banyak bola yang datang.

Nawawi merasa tertantang untuk berbuat banyak di lembaga antirasuah, meski ia lulusan hukum perdata.

"Saya juga tercatat hakim niaga, tapi saya lebih senang dengan perkara-perkara pidana dan saya masih ada kelanjutan studi di Universitas Pasundan untuk jurusan pidana tapi belum selesai sampai sekarang, kalau terpilih saya akan selesaikan S2 itu," kata Nawawi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/09210841/nawawi-pomolango-relakan-jabatan-hakim-tinggi-gaji-rp-40-juta-demi-jadi

Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke