Salin Artikel

Pengelolaan Keuangan Baik, BPK Apresiasi DPR RI

KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi DPR RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut.

Adapun keberhasilan ini diraih karena keberhasilan DPR RI menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan secara langsung penghargaan kepada DPR RI dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tema “Optimalisasi Laporan Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju”.

Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Utut Adianto secara khusus menerima penghargaan tersebut.

Dia mengatakan DPR RI terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel.

"Kami bersyukur, DPR RI di tengah kritik dan berbagai pendapat yang sering kali menyudutkan ternyata laporan keuangannya telah lima tahun berturut-turut memperoleh penilaian WTP dari BPK,” kata Utut melalui rilis tertulis, Kamis (12/9/2019).

Terus sempurnakan

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Islandar mengatakan meski WTP telah diraih, tetapi penyempurnaan mekanisme pelaporan terus dilakukan.

Hal iti dimaksudkan agar nantinya kementerian atau lembaga bisa mulai beradaptasi dengan mekanisme digital dalam pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN).

“Sebenarnya hingga tahun ini, kami sudah 11 kali mendapat opini WTP. Itu adalah target pencapaian tertinggi dalam mekanisme audit BPK. Namun, WTP bukan target akhir, kami terus memperbaiki mekanisme dalam pelaporan,” ungkap Indra.

Senada dengan pernyataan Sekjen DPR RI, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir.

“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya,” ujarnya.

Dengan adanya penghargaan tersebut, seluruh pihak mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat.

Terlebih, keuangan negara punya peran dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, hingga mendorong pemerataan yang semakin kuat.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/07035101/pengelolaan-keuangan-baik-bpk-apresiasi-dpr-ri

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke