Banyak Informasi Keliru, Indonesia Kirim Utusan Temui Komisi Tinggi HAM PBB

Perwakilan tersebut diutus untuk menjelaskan kondisi sebenarnya yang terjadi di Papua dan Papua Barat saat ini. Sebab, menurut Wiranto, di luar negeri beredar banyak informasi tidak benar soal Papua.

Wiranto mengatakan, distorsi informasi dikemas, kemudian dikembangkan tak sesuai realitas di lapangan.

"Banyak pelanggaran HAM, banyak pembunuhan, sudah ada satu riot ingin merdeka di semua tempat dan sebagainya. Padahal kenyataannya tidak begitu," kata Wiranto saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (9/9/2019).

"Memang Watampri kita di PBB, di Jenewa, Pak Hasan Kleib sudah bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM untuk menyampaikan kebenarannya," ujar dia.

Wiranto mengatakan, hal tersebut dilakukan agar informasi salah yang diberitakan tersebut tidak diterima sebagai kebenaran oleh Komisi Tinggi HAM PBB.

"Ini kita harapkan media memberitakan yang sebenarnya, jangan sampai memberitakan kabar-kabar yang sebenarnya tidak benar. Kita sama-sama punya tugas untuk sampaikan berita yang benar-benar adanya," ucap Wiranto.

Dalam kesempatan ini, Wiranto juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar kondisi yang sangat kondusif di Papua dan Papua Barat tetap dipertahankan.

Menurut dia, Jokowi memiliki prinsip yang sangat jelas berkaitan dengan kondisi di dua provinsi yang sedang mengalami permasalahan ini.

"Prinsip Presiden sangat jelas bahwa kondisi yang sangat baik dan kondusif ini agar terus dipertahankan," ujar Wiranto sebelum rapat koordinasi tentang perkembangan terkini Papua dan Papua Barat di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senim (9/9/2019).