Kemensos Terapkan Teknologi Informasi untuk Tingkatkan Efisiensi

KOMPAS.com - Dalam proses pelaporan capaian kinerja, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengimplementasikan teknologi informasi.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras, hal itu sangat membantu satuan kerja (Satker) untuk tingkatkan efisiensi.

"Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas," kata Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis, (5/9/2019).

Selain itu, Hartono mengungkapkan, meski sudah menerapkan teknologi, tetap dibutuhkan komitmen penuh dari Satker dalam menyampaikan laporan hasil kinerja.

"Tanpa adanya komitmen dan konsistensi tersebut, tentunya sistem aplikasi sebagus apapun yang dibangun tidak akan ada gunanya," ungkap dia.

Komitmen,dalam penyampaian laporan capaian kinerja itu, imbuh Hartono, diperlukan untuk melihat implementasi program yang dijalankan.

"Saat ini sudah menginjak triwulan III sehingga penting untuk melihat capaian kinerja dan target sehingga dapat dipastikan target yang ditetapkan di awal dapat tercapai," terangnya.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pelaporan Pusat dan Daerah 2019 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM).

Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Nurul Farijati menjelaskan, rakor tersebut bertujuan untuk memastikan pelaporan pusat dan daerah berjalan lancar. Sebab, menurutnya, masih ditemukan berbagai permasalahan umum dalam pelaporan.

"Misalnya, perlu ditingkatkan kembali koordinasi dan komunikasi antara Pusat dan Daerah, juga masih belum optimalnya keseragaman pemahaman dalam input aplikasi Pelaporan," kata Nurul.

Dia pun berharap, rakor berjalan lancar, sehingga koordinasi antara pusat dan daerah menjadi lebih berkualitas.

Adapun rakor diikuti oleh 178 peserta, baik itu dari pusat maupun daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, terkait Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019, Ditjen PFM mendukung Prioritas Nasional 1, yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan dasar.

Hal itu tertera dalam Program Prioritas 1 mengenai percepatan pengurangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan pangan non tunai serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Ada pula Program Prioritas 4 yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni.