Salin Artikel

Tak Ada Catatan Khusus dari Jokowi soal 10 Nama Capim KPK

Menurut Bambang, Presiden Jokowi tidak memberikan catatan khusus atas 10 nama tersebut kendati ada desakan dari aktivis antikorupsi untuk mengevaluasi capim KPK yang dinilai bermasalah.

"Tidak ada (catatan dari Presiden Jokowi)," ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Saya belum lihat suratnya tapi sejauh yang biasa kami terima ya biasa saja. Surat kemudian tabel nama, tidak ada komentar apa-apa," ujar politisi dari Partai Golkar itu.

Bambang mengatakan, surat dari Presiden Jokowi tersebut akan langsung dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR.

Kemudian, surat akan dibacakan saat Rapat Paripurna pada Kamis (5/9/2019) besok.

Selanjutnya Komisi III DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 5 nama sebagai pimpinan KPK 2019-2023.

"Nanti ada agenda Bamus kemungkinan besar kita bawa langsung untuk segera dibacakan di Rapat Paripurna," kata Bambang.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah menyerahkan 10 nama yang telah lolos seleksi ke Presiden Jokowi.

Namun, sejumlah aktivis antikorupsi mendesak agar Presiden Jokowi mengevaluasi kembali 10 nama itu.

Koalisi Kawal Capim Koalisi Pemberantasan Korupsi berpandangan Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait integritas para capim KPK.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Nasir Djamil berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengar masukan dari kalangan masyarakat sipil.

Menurut Nasir, berdasarkan usul dari masyarakat sipil, Presiden Jokowi dapat memberikan catatan khusus terkait 10 nama capim KPK saat menyerahkannya ke DPR.

"Kalau Presiden ingin menindaklanjuti aspirasi masyarakat, presiden bisa memberikan catatan-catatan kepada DPR. Tinggal Presiden kalau punya itikad baik maka beliau akan menyampaikan catatan ini kepada DPR. Nah tinggal nanti DPR menyikapi catatan-catatan itu," ujar Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Berikut nama 10 capim yang lolos seleksi:

1. Alexander Marwata, Komisioner KPK

2. Firli Bahuri, Anggota Polri

3. I Nyoman Wara, Auditor BPK

4. Johanis Tanak, Jaksa

5. Lili Pintauli Siregar, Advokat

6. Luthfi Jayadi Kurniawan, Dosen

7. Nawawi Pomolango, Hakim

8. Nurul Ghufron, Dosen

9. Roby Arya Brata, PNS Sekretariat Kabinet

10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/16500691/tak-ada-catatan-khusus-dari-jokowi-soal-10-nama-capim-kpk

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke