Arsul Minta Tito Jangan Sampaikan Hal yang Belum Jelas Kebenarannya

Menurut Arsul, penegak hukum semestinya tidak boleh melontarkan pernyataan sembarangan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

"Kalau penegak hukum, tidak boleh seperti itu. Yang boleh seperti itu kan politisi. Tidak boleh dia menyampaikan pernyataan seperti ini, tapi kemudian tidak jelas kebenarannya," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Karena sudah terlontar dari mulut pimpinan Polri, Arsul pun mendesak, indikasi adanya campur tangan pihak asing dalam kerusuhan Papua harus diusut tuntas.

Ia berharap, Kapolri mempertanggungjawabkan pernyataannya itu dengan memulai proses penyidikan.

Tak hanya itu, ia juga meminta hasil penyidikan disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

"Buat saya, kalau Pak Kapolri menangkap indikasi adanya penumpang asing, itu harus diselidiki secara tuntas dan kalau itu kemudian bisa diproses hukum, harus ditingkatkan ke penyidikan," kata Arsul.

"Pak Kapolri ini kan pimpinan lembaga penegak hukum, sehingga tidak kemudian pernyataan-pernyataan seperti itu menguap begitu saja," lanjut dia.

Diberitakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui bahwa kelompok masyarakat yang melakukan aksi kerusuhan di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri.

"Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Jenderal Tito di acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Oleh karena itu, Polri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut.

Di sisi lain, pihak-pihak yang diduga menggerakan kericuhan di Papua sudah diketahui.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan (massa untuk melakukan kerusuhan) sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti (terlibat), akan ditindak secara hukum," ucap dia.

Saat ini, kondisi di Papua dan Papua Barat sudah terkendali.

"Sudah relatif aman ya," kata Tito.

Hampir 6.000 personel gabungan TNI-Polri diperbantukan untuk menjaga wilayah timur Indonesia itu.

Mereka disebar di beberapa titik, di antaranya Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Manokwari, Sorong dan Fakfak.

Senada dengan Kapolri, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menduga bahwa ada kaitan antara kelompok-kelompok lokal dengan pihak luar.

Namun demikian, Iqbal enggan mengungkap pihak-pihak tersebut.

"lntinya, enggak bisa juga kami sampaikan di sini," kata Iqbal.

Ia sekaligus meminta supaya masyarakat tidak terpancing berbagai provokasi yang dapat menimbulkan kerusuhan.

"Kerusuhan yang sudah terjadi, jangan terulang lagi," ucap dia.