Salin Artikel

Perebutan Kursi Ketua Umum Sengit, Gara-gara Peluang Nyapres di Pemilu 2024?

Itulah mengapa perebutan kursi ketua umum antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo terasa sangat sengit.

"Posisi ketua umum akan menjadi bagian kerja atau jejaring menteri-menteri yang ada di kabinet Jokowi, juga pertimbangan pemilu dan elektabilitas Golkar," ujar Ari di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).

Ari mengatakan, saat ini elektabilitas Partai Golkar cenderung mengalami penurunan walaupun selalu tampil di peringkat dua atau tiga besar.

Golkar, kata dia, memiliki peluang untuk membesarkan partai tersebut pada Pemilu 2024 mendatang untuk menjadi pemenangnya.

"Tapi karena pecahan di Partai Golkar, efektivitas konsolidasi jadi terhambat sehingga kehilangan momentum untuk jadi partai yang punya elektabilitas besar," kata dia.

Dia menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang akan menjadi peluang Golkar menyiapkan kadernya.

Bukan sebagai pendukung, tetapi justru pengusung, baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden.

Pasalnya di tahun tersebut, Jokowi, yang saat ini didukung Golkar sudah tidak bisa lagi maju mencalonkan diri sebagai Presiden lagi.

"Sehingga yang jadi ketua umum nanti adalah kader terbaik Golkar. Bukan hanya peluang besar untuk dicalonkan partainya menjadi capres atau cawapares, tapi momentum politik ini (Pemilu 2024) menjadikan kontestasi di Golkar sangat sengit," terang dia.

Hanya saja, kata dia, sejauh ini publik belum mendengar visi dan misi dari Airlangga maupun Bambang untuk bisa membuat Golkar menang tahun 2024 mendatang.

Diketahui, Partai Golkar saat ini sedang mengalami konflik internal untuk perebutan kursi ketua umum.

Kubu petahana Airlangga Hartarto dan penantangnya Bambang Soesatyo terus mengalami persinggungan politik.

Salah satunya mengenai jadwal musyawarah nasional (munas) Partai Golkar.

Kubu Bambang ingin agar munas digelar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober nanti, sedangkan Airlangga bersikukuh agar munas digelar Desember mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/09091711/perebutan-kursi-ketua-umum-sengit-gara-gara-peluang-nyapres-di-pemilu-2024

Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke