Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

Hal tersebut disampaikan Wapres Kalla menanggapi protes yang dilayangkan aktivis antikorupsi kepada Pansel Capim KPK.

"Kan sudah terbuka. Itu kan hak presiden untuk bikin pansel dan panselnya kerjanya juga terbuka. Apanya lagi (yang dipermasalahkan)?" kata Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

"Kalau semuanya pendapat diikuti, baik itu orang, ataupun LSM, enggak akan jadi-jadi negeri ini," lanjut dia.

Kalla menambahkan, Pansel capim KPK layak melanjutkan tugasnya. Selain itu, Kalla juga menilai, tak ada capim yang bermasalah sehingga seleksi bisa dilanjutkan.

Ia pun meminta masyarakat tak khawatir dengan proses seleksi capim KPK karena dilakukan secara transparan.

Apalagi, nantinya hasil seleksi Pansel juga akan ditelisik kembali oleh DPR RI.

"Kan terbuka diumumkan, bisa laporan ke pansel atau ke DPR. Kan ujung-ujungnya DPR yang pilih," lanjut Wapres.

Diberitakan, sebanyak 1.793 warganet menandatangani petisi berjudul "Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah" di situs Change.org.

Jumlah tersebut berdasarkan data terakhir pukul 08.11 WIB.

Petisi ini dibuat oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

"Sudah tau kalau sekarang sedang berlangsung proses pemilihan Pimpinan KPK? Agenda ini sangat penting lho! Karena bagaimanapun proses ini akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi untuk empat tahun ke depan," tulis Kurnia dalam petisi sebagaimana dilansir dari situs Change.org, Senin (26/8/2019).