Salin Artikel

Karding dan Lukman Edy Tak Masuk Kepengurusan PKB, Ini Kata Waketum

Namun, Ida membantah keduanya sengaja tak dimasukkan ke dalam kepengurusan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ida mengatakan, seluruh pengurus lama telah diminta kesediaannya untuk kembali masuk dalam kepengurusan periode 2019-2024.

Namun, ia mengklaim keduanya tak merespons.

"Kepengurusan ini hampir didominasi oleh pengurus lama. Jadi sebelumnya itu kami minta agar yang berkenan untuk mengabdi kembali ke kepengurusan 2019-2024, kami minta untuk mengisi kesediaan untuk menyampaikan kesediaannya," ujar Ida di Kantor DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Keduanya tidak merespons, berarti tidak mengisi kesediaan," lanjut Ida.

Sebagai Ketua Steering Committee (SC) pada Muktamar V PKB, Ida mengaku telah mengumumkan ke seluruh anggota DPP PKB agar kembali masuk ke kepengurusan.

Pengumuman tersebut disebar Ida di dalam WhatsApp yang beranggotakan seluruh pengurus DPP PKB.

"Saya sendiri yang mengumumkan. Saya yang mengumumkan kepada seluruh pengurus yang berkenan untuk mengabdi kembali di PKB maka dimohon untuk mengisi kesediaan. Diumumkan kepada seluruh pengurus itu saya yang diminta untuk mengumumkan," katanya.

"Ini kan via WA grup itu seluruh koordinasi, seluruh komunikasi, kami lakukan di grup," lanjut dia.

Sebelumnya, Muktamar V PKB diwarnai protes sejumlah pengurus yang merasa tak dilibatkan, salah satunya Lukman Edy.

Mantan Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan, sejumlah pengurus PKB tak dilibatkan dalam pelaksanaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

Lukman mengatakan, pengurus DPP yang tak dilibatkan ialah yang dekat dengan Sekjen PKB sebelumnya, Abdul Kadir Karding. Karena itu, ia tak hadir dalam pelaksanaan Muktamar V PKB.

"Beberapa di sekretariat DPP yang portofolio (dekat dengan) Mas Karding juga tidak diundang dan tidak dilibatkan," kata Lukman saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

Ia menduga, tidak dilibatkannya sejumlah pengurus yang dekat dengan Karding merupakan kelanjutan perbedaan sikap politik internal PKB dalam penentuan capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Selain itu, menurut Lukman, hal tersebut dipicu perbedaan sikap antara mereka yang tidak dilibatkan dalam Muktamar V dengan para peserta dan panitia dalam memandang kepemimpinan PKB ke depan.

Lukman mengatakan, ia dan Karding serta sejumlah pengurus menginginkan adanya rekonsiliasi total di internal PKB usai Pilpres 2019.

Selain itu, mereka menginginkan adanya penguatan kepemimpinan secara kolektif dan kolegial.

"Ke semuanya dianggap mengganggu konsolidasi dan memperlemah kepemimpinan sekarang," ucap Lukman.

Saat ditanya apakah ada upaya untuk mengarahkan Muktamar V PKB berujung pada aklamasi, Lukman membenarkan.

"Bukan hanya indikasi (mengarahkan aklamasi), tapi seperti itu adanya," kata Lukman.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/08133291/karding-dan-lukman-edy-tak-masuk-kepengurusan-pkb-ini-kata-waketum

Terkini Lainnya

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke