Ada Pembakaran di Fakfak, Polri Sebut Situasi Dapat Dikendalikan

Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal memastikan bahwa situasi tersebut dapat dikendalikan aparat keamanan.

"Ada pergerakan massa di Fakfak juga, diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa objek vital, tetapi Insya Allah bisa dikendalikan," ujar Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Iqbal, personel TNI-Polri mengedepankan upaya persuasif dengan melakukan komunikasi dengan massa.

Ini dilakukan agar massa tidak melakukan tindakan anarkistis.

"Kepolisian, TNI, mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan di-support penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana, tokoh masyarakat," ucap Iqbal.

"Untuk kembali melakukan pemahaman, untuk apa melakukan kegiatan anarkistis tersebut, toh merugikan semua pihak," kata dia.

Sejauh ini, Iqbal mengatakan terdapat tambahan personel sebanyak 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 orang, yang didatangkan dari polda terdekat.

Mereka didatangkan untuk membantu mengamankan sejumlah titik di mana demonstrasi terjadi sebelumnya, seperti Sorong dan Manokwari.

Untuk Fakfak, ia mengungkapkan situasi masih dapat dikendalikan oleh aparat polres setempat.

Namun, Iqbal menuturkan, Kapolda Papua Barat juga mengambil langkah antisipasi dan mengirim pasukan ke Fakfak.

"Ini sangat tergantung dengan perkiraan intelijen. Kita tidak tahu eskalasinya bagaimana, saat ini masih dikendalikan polres setempat," tutur Iqbal.

"Tapi, Kapolda Papua Barat tentunya mengambil secara cepat, mungkin dari Manokwari, atau yang baru tiba dari Kaltim agar segera dipertebal di Fakfak," ucapnya.

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Sementara, situasi di Manokwari, Sorong, dan Jayapura, menurut Polri, sudah kondusif dan kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan normal.

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.