Demokrat Tetap Merapat ke Jokowi Meski Tak Masuk Kabinet

Ia mengatakan, meskipun kader Demokrat tak masuk dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf, Demokrat tetap bersama pemerintah.

"Untuk Demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri. Tapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah, apapun keputusan pemerintah akan kita hargai, khususnya presiden Jokowi selaku presiden terpilih ya, hak prerogatif presiden," kata Nurhayati saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Nurhayati mengaku tak bisa memastikan apakah kadernya akan masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II. Menurut dia, hal itu adalah keputusan presiden.

Ia menegaskan, selama ini partainya tidak menyodorkan nama-nama kader sebagai calon menteri kepada Jokowi.

"Jadi kita bukan masalah kita dapet atau tidak dapet kursi, selama ini Demokrat tidak pernah menyodor-nyodorkan menteri juga," ujarnya.

Terkait dengan sikap presiden Jokowi yang akan mengumumkan kabinetnya dalam waktu dekat, Nurhayati menilai, setiap presiden memiliki karakter sendiri.

Ia yakin Jokowi telah mendiskusikan hal tersebut dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Saya yakin bahwa partai koalisi dan lain sebagainya itu pasti juga sering bertemu beliau, ini gaya yang masing-masing presiden punya, gaya tersendiri dan itu kita hargai," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai.

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Jokowi juga mengungkap ada calon menteri yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan di bawah 30 tahun.

Selain itu, Jokowi menyatakan komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.