Jokowi Dinilai Butuh Menteri yang Lincah

Sebab, Indonesia memiliki tantangan luar biasa, baik dari internal maupun eksternal.

Secara global, Indonesia masih rentan akan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang fluktuatif serta suku bunga The Fed.

Sementara itu, di Internal, Indonesia masih ditantang akan pertumbuhan ekonomi yang stagnan hingga defisit transaksi berjalan.

Selain itu, masih perlu banyak perbaikan dari segi birokrasi maupun fasilitas untuk masyarakat.

"Dengan tantangan yang kompleks itu bagaimana kita merumuskan kebijakan efektif. Untuk ke sana, kita butuh kabinet yang agile," ujar Tri dalam diskusi "Desain Kabinet Agile" di Kantor LAN, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Apalagi, lanjut Tri, Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 yang memerlukan keandalan teknologi dalam pelayanan publik, berbasis IT, dan memanfaatkan internet of things.

Pemerintah tengah mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, kata Tri, butuh menteri yang cepat tanggap dan inovatif untuk bisa bersaing dengan negara-negara tetangga.

"Seperti yang Bapak Jokowi bilang, kita tinggalkan cara-cara dan pola pikir lama," kata Tri.

Faktanya, masih ada kementerian dan lembaga yang memiliki catatan buruk di era Jokowi, seperti kegiatan yang tak sesuai dengan program, tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih, dan kinerja kementerian yang belum optimal sehimgga pernah ditegur langsung oleh Jokowi.

Kabinet Agile, kata Tri, diharapkan menjadi kabinet yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan jaman.

Para pembantu presiden harus mampu memiliki ideologi, strategi, dan kemampuan manajerial yang baik untuk mencapai tujuan bangsa dan negara.

"Kementerian dihadapkan pada sumber daya yang besar, ada SDM, sumber daya anggaran. Bagaimana bisa mengelola ini, maia harus punya kemampuan manajerial," kata Tri.