Apa Kabar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

Namun, seiring dengan jabatan Presiden periode pertama yang akan berakhir Oktober mendatang, realisasi konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia seolah luput dari pengawasan.

Ditambah lagi, pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 April lalu, persoalan poros maritim ini sama sekali tak disinggung.

Demikian pula dalam pidato kemenangan Jokowi di Sentul, Bogor pada 14 Juli. Cita-cita menjadikan Indonesia poros maritim dunia tak disinggung sama sekali. 

Lantas, apa kabar program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh The Habibie Center, Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan lima tahun lalu itu baru menyumbang 7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Tanah Air.

"Poros maritim terhadap PDB Indonesia baru 7 persen dari Rp 14.300 triliun. Padahal potensi ekonomi dari maritim kita dari semua ikan, udang dan lainnya jauh lebih besar dari itu," ujar Ketua Yayasan Dewan Pimpinan Habibie Center Sofian Effendi dalam pembukaan Seminar Nasional bertajuk 'Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi', di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Acara ini diselenggarakan The Habibie Center.

Ia mengatakan, dalam bidang perikanan, sedianya sudah ada perusahaan perikanan yang sukses.

Namun, menurut dia, sumbangannya juga masih sedikit sekali. Sofian menyebut, baru 7 persen yang bisa dieksploitasi dari kekayaan laut Indonesia.

"Kalau mau ekonomi kita tinggi, supaya problem PDB kita naik, kita harus lebih keras untuk eksploit keadaan laut ini," ujar dia.

Setidaknya, kata dia, peningkatan sumbangsih poros maritim ini bisa mencapai 30 persen atau sekitar Rp 4.300 triliun per tahun. 

Dengan demikian, menurut dia, nelayan di Indonesia akan makmur apabila sektor tersebut bisa menghasilkan sejumlah itu.

Ia juga menyampaikan, Indonesia tidak boleh membiarkan anak-anak ikan tuna digiring ke luar negeri dan malah dibudayakan di sana dengan teknologi mereka sendiri.

"Banyak negara yang makmur dengan potensi laut. British Columbia di Kanada bisa makmur karena laut, tetapi di kita tidak bisa berdayakan," ujar Sofian. 

Pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga dapat tercipta kesejahteraan.

Dalam perjalanan pemerintahan selama lima tahun periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, visi poros maritim dunia diwujudkan dalam berbagai kebijakan.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi sekaligus secara langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Visi poros maritim dunia juga merupakan usaha untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antarpulau di Indonesia.

Visi tersebut bertumpu pada tujuh pilar utama, yakni maritim dan sumber daya manusia; pertahanan laut, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola kelautan; ekonomi dan infrastruktur laut; pengelolaan tata ruang maut dan perlindungan lingkungan; budaya maritim; dan diplomasi maritim.

"Blueprint" sudah matang

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI R Sjarief Widjaja mengatakan, sejak tahun 2014, cetak biru (blueprint) untuk poros maritim di Indonesia sudah matang.

Hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, termasuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

"Di sana sudah detail sekali plan action dari poros maritim dan sekarang bukan saatnya bicara prospek tapi pemantapan," ujar Sjarief yang menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut.

Sjarief menyebutkan, terdapat lima pilar utama dalam poros maritim, yakni pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; menjaga dan mengelola sumber daya laut; infrastruktur dan konektivitas: diplomasi maritim; serta pertahanan dan keamanan.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai masalah, antara lain illegal fishing, penurunan minat rumah tangga nelayan, hingga kemisikinan yang masih besar.

"Kita punya 650.000 perahu tapi hanya 11.000 yang di atas 30 GT, sisanya perahu kecil. Inilah yang menyebabkan ada kemiskinan dan gini rasio. Komposisinya tidak seimbang," kata dia.

Belum lagi soal pelaku usaha pengelolaan ikan yang jumlahnya juga tak seimbang, yakni 67.000 UMKM dan 750 pengelola besar.

Padahal, kata dia, untuk masuk ke pasar ekspor seperti Amerika, Eropa, dan Jepang semua membutuhkan sertifikasi.

"Tugas kami mengangkat UMKM supaya mampu memenuhi standar sertifikasi agar bisa ekspor," ujar Sjarief. 

Tantangan pada periode kedua Jokowi

Kepemimpinan Jokowi akan terus berlanjut hingga lima tahun ke depan. Indonesia sebagai poros maritim dunia akan tetap diimplementasikan ke dalam berbagai kebijakan yang sudah ada.

Namun, dalam kelanjutan pelaksanaannya, perlu dilakukan penataan ulang terhadap konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Untuk lima tahun ke depan, kita posisinya pada review dan pemantapan kembali. Jadi apa yang telah kita capai dalam lima tahun, kita review lalu mulai melakukan penataan ulang, perbaikan dari apa yang telah kita tata," papar Sjarief. 

Ia mencontohkan keberadaan tol laut. Saat ini, tol laut sudah jadi tetapi pengoperasian penuhnya harus melibatkan industri seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk dapat menyesuaikan supply dan demand.

Apabila wilayah timur memiliki demand ikan, sedangkan barat memiliki beras dan lain-lainnya, kata dia, maka harus dicari cara bagaimana mensinergikan frekuensi waktu serta volume supply dan volume yang dimaksud.

"Itu semua harus dilakukan penataan ulang. Kalau itu dilakukan dalam lima tahun lagi, tidak mustahil poros maritim dunia bisa tercapai dengan kekuatan yang kita punya," kata dia.

Saat ini, yang tinggal dilakukan yakni membuat rencana aksi (plan of action) untuk pemantapan, membuat road map, serta menunjuk team work lintas departemen guna memastikan seluruh target bisa tercapai.

Sebab, sejauh ini, beberapa langkah untuk menjalankan poros maritim juga sudah diinisiasi walaupun belum sempurna sepenuhnya.

Mulai dari pemberantasan illegal fishing, unreported, dan unregulated (IUU) fishing, perginya kapal-kapal asing, stok ikan nasional yang naik, beberapa sentuhan dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), sentra-sentra industri baru untuk perikanan, hingga pelaksanaan tol laut.

Dua kendala

Selain kendala di lapangan, dalam pelaksanaannya, poros maritim juga terkendala beberapa hal yang mendasar.

Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Staf Presiden RI Jaleswari Pramodhawardani menyebutkan, ada dua hal yang menjadi kendala.

Kedua kendala tersebut adalah leadership (kepemimpinan) dan koordinasi.

Ia mengatakan, kendala itu muncul setelah hal-hal prinsipil yang ditemukan, diturunkan ke dalam program-program tertentu yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait.

"Leadership. Ini penting di pusat dan daerah sehingga saya yakin sering melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan, contohnya masalah cantrang," ujar Jaleswari dalam acara seminar itu. 

Ia mengatakan, potensi kelautan Indonesia sangat luar biasa tetapi tidak berbanding lurus dengan ekspor.

Contoh lainnya adalah gerakan mengkonsumsi ikan yang masih kalah dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Indonesia, kata dia, tahun ini menargetkan jumlah masyarakat mengonsumsi ikan sebanyak 49-50 kilogram per kapita.

Namun, target tersebut juga masih kalah dibandingkan negara lain yang sudah menargetkan 70-80 kilogram per kapita. Bahkan, Jepang sudah menargetkam 100 kilogram per kapita.

"Kedua soal koordinasi, tentang melihat kinerja birokrasi masih jadi kendala. Contohnya, bagaimana untuk percepatan Peraturan Presiden (Perpres) Industri Perikanan," ucap dia.

Klausul Perpres itu sendiri, kata dia, perlu dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian tersebut harus duduk bersama untuk menyisir regulasi yang tumpang tindih.

"Tapi ini tidak mudah," ujar dia.

Ia mengatakan, ada beberapa tataran dalam poros maritim dunia yang ingin dicapai. Menurut dia, poros maritim harus diletakkan dalam kebijakan politik di Indonesia yang lebih luas.

Sebab, gagasan poros maritim ini juga tercipta dari keyakinan tentang letak geografis, strategis, dan ekonomi Indonesia.

"Kita berelasi dengan banyak negara yang 70 persennnya berkaitan dengan ekonomi. Gagasan jati diri bangsa ini tidak dilangsungkan begitu saja tanpa ada konsep dan kerja teknokratis," kata Jaleswari. 

Oleh karena itu, muncullah 5 hal yang tercantum dalam Perpres 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan poros maritim.

Persoalan poros maritim ini juga dikatakannya, tidak berasal dari ide Presiden Jokowi saja, tetapi ada pembicaraan panjang sejak dari presiden-presiden sebelumnya.

Pihaknya pun sudah memetakan, apa saja yang menjadi perhatian, kendala, dan jawaban tentang bagaimana membangun negara maritim yang kuat.

"Persoalannya, penting membicarakan tentang bagaimana kepemimpiann dan koordinasi itu tidak lagi jadi batu sandungan dan dapat mengimplementasikan gagasan yang besar-besar itu," pungkas dia.

Potensi Indonesia 

Peneliti Habibie Center Muhammad Arif menyebutkan bahwa poros maritim dunia akan menjadi salah satu potensi Indonesia untuk memiliki model diplomatik yang unik.

Hal tersebut dikarenakan selama ini, kata dia, Indonesia dikenal sebagai negara yang taat terhadap hukum internasional.

"Ini (poros maritim dunia) jadi nilai strategis Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia punya posisi strategis untuk mengundang negara lain berinteraksi dan jadi modal diplomatik yang unik," ujar Muhammad Arif. 

Ia menuturkan, poros maritim dunia dapat memperluas jaringan Indonesia untuk berbicara dan mengajak negara-negara lain menyelesaikan konflik.

"Poros maritim dunia memberikan modalitas diplomatik untuk meneruskan tradisi Indonesia di ASEAN dan untuk menjadi intelektual leader di ASEAN," kata dia.

Tidak hanya itu, poros maritim dunia juga dinilainya menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk berinteraksi dengan negara-negara lain dalam kepentingannya.

Sebab, kata dia, poros maritim dunia memberi kejelasan dalam konteks hubungan antar negara.

Terlebih, negara-negara di dunia selalu khawatir jika negara lainnya tidak terprediksi untuk dapat membangun hubungan diplomatik.

Indonesia mendapat kesempatan menjadi negara terprediksi dengan menjadi poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 lalu.

"Saat Jokowi mengeluarkan narasi poros maritim dunia, negara lain bisa melihat apa yang direncanakan Indonesia ke depan," kata dia.

"Karena Indonesia mengeluarkan poros maritim dunia, dia ada pada posisi tawar yang lebih baik untuk meminta negara lain yang tidak transparan untuk mengeluarkan dokumen tertentu," ucap Arif. 

Saat Jokowi baru mencanangkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, banyak dokumen yang menyebut rencana tersebut dengan berbagai macam sebutan, baik itu outlook, doktrin, dan lainya.

"Saya menyebutnya ini grand strategy. Jadi poros maritim dunia adalah pilihan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasional," ujar dia.

Sebagai grand strategy, kata dia, poros maritim dunia adalah sebuah terobosan baru.

Menurut Arif, grand startegy selalu dirumuskan dengan interaksi stategis antarnegara, antara lain dengan membuat prioritas dan tujuan nasional apa yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Demikian juga mengenai apa yang dibutuhkan serta potensi yang dapat menggagalkan rencana tersebut.

"Kita bisa melihat cita-cita bangsa dengan poros maritim dunia. Dia bukan tujuan itu sendiri tapi pilihan pemerintahan ini untuk kepentingan nasional," ucap Arif.