Salin Artikel

Meski Tak Urus Perpanjangan Izin, FPI Tetap Dievaluasi Kemendagri

Namun, meski FPI tak mengurus SKT, Tjahjo mengatakan pihaknya akan tetap mengevaluasi kegiatan-kegiatan FPI.

"Itu karena ada permasalahan administrasi yang harus dituntaskan. Kemudian tahapan dari tim Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) juga mengevaluasi. Apalagi FPI juga sudah mengatakan dapat SKT atau tidak itu enggak ada masalah. Silakan saja," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

"Tapi tugas kami adalah secara administrasi mengevaluasi khususnya AD ART. Yang kedua adalah kami mengevaluasi kegiatan-kegiatan FPI selama ini," lanjut Tjahjo.

Ia mempersilakan FPI tetap menyampaikan aspirasinya bila nanti tak mengurus SKT. Namun, Tjahjo mengingatkan agar semua ormas tetap dalam kerangka hukum dalam menyampaikan aspirasi.

Ia meminta ormas mengkritik pemerintah berdasarkan fakta dan tak menyebarkan fitnah yang berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Ia juga meminta ormas tetap menjunjung tinggi ideologi Pancasila.

"Karena setiap warga negara berhak untuk berhimpun, berormas, berpartai. Itu hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Tetapi, aturan-aturan yang menyangkut ideologi negara ya harus ditepati dengan baik," lanjut Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan terdapat lima syarat yang belum dilengkapi Front Pembela Islam (FPI) untuk perpanjangan izin ormas yang tertuang dalam surat keterangan terdaftar (SKT).

"Surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan," ucap Bahtiar melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2019).

Kedua, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal. AD/ART itu juga disebut belum ditandatangani pengurus.

Ketiga, FPI juga belum memberi surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan.

Syarat keempat yang masih kurang adalah surat pernyataan bahwa nama, lambang bendera, simbol, serta atribut ormas bukan milik pihak lain dan bukan milik pemerintah.

Kelima, FPI belum memenuhi syarat rekomendasi dari Kementerian Agama. Bahtiar mengatakan bahwa perpanjangan izin itu terkendala karena persoalan administrasi. Namun, dokumen tersebut sudah dikembalikan kepada FPI untuk diperbaiki.

"Info dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sudah (dikembalikan)," ujarnya.

Izin ormas FPI sebelumnya diketahui terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/01/15113751/meski-tak-urus-perpanjangan-izin-fpi-tetap-dievaluasi-kemendagri

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan 'Maksa' Jadi Capres 2024, tapi...

Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan "Maksa" Jadi Capres 2024, tapi...

Nasional
Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Nasional
Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Nasional
Jokowi Blusukan ke Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu untuk Bagikan Bansos kepada Pedagang

Jokowi Blusukan ke Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu untuk Bagikan Bansos kepada Pedagang

Nasional
Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Nasional
Kemenkes: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 6 di Antaranya Meninggal

Kemenkes: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 6 di Antaranya Meninggal

Nasional
Silaturahmi ke PAN, Golkar, dan Nasdem, Ridwan Kamil Blak-blakan Minta Didukung

Silaturahmi ke PAN, Golkar, dan Nasdem, Ridwan Kamil Blak-blakan Minta Didukung

Nasional
Ridwan Kamil Puji Anies dan Ganjar: Sama-sama Orang Hebat

Ridwan Kamil Puji Anies dan Ganjar: Sama-sama Orang Hebat

Nasional
Harvey Malaihollo Akan Dipanggil MKD DPR soal Dugaan Nonton Video Porno

Harvey Malaihollo Akan Dipanggil MKD DPR soal Dugaan Nonton Video Porno

Nasional
Puas Ada di Papan Tengah Survei Elektabilitas Capres 2024, Ridwan Kamil: Saya Tahu Diri

Puas Ada di Papan Tengah Survei Elektabilitas Capres 2024, Ridwan Kamil: Saya Tahu Diri

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Pastikan Kesiapan Layanan Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Pastikan Kesiapan Layanan Haji

Nasional
Jaksa Agung Sebut Lin Che Wei Mulai Terlibat di Kemendag sejak Januari 2022

Jaksa Agung Sebut Lin Che Wei Mulai Terlibat di Kemendag sejak Januari 2022

Nasional
Babak Baru Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Lin Che Wei Jadi Tersangka

Babak Baru Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Lin Che Wei Jadi Tersangka

Nasional
Kemampuan Operasi Penerbang Helikopter TNI AU Diharapkan Kian Meningkat

Kemampuan Operasi Penerbang Helikopter TNI AU Diharapkan Kian Meningkat

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.