Salin Artikel

Jokowi: Tahukah Anda Mengapa Banyak Orang Batak Jadi Pengacara?

Presiden juga banyak mendapatkan cerita soal hikayat lokal di wilayah itu, salah satunya soal alasan orang batak banyak yang menjadi pengacara.

Cerita yang Presiden dapat itu lalu ia bagikan lagi lewat akun facebook resminya.

"Tahukah Anda mengapa banyak orang Batak jadi pengacara?" kata Jokowi membuka tulisan singkat di status Facebook.

Jokowi mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas saat berkunjung ke kampung tua Huta Siallagan, Sumatera Utara, Rabu (31/7/2019).

Kampung itu namanya diambil dari nama Raja Laga Siallagan, garis keturunan suku Batak asli. Kampung itu masih di area Danau Toba, tepatnya Desa Ambarita, Kabupaten Samosir.

"Inilah kampung yang konon titik awal sejarah peradaban penegakan hukum di Samosir pada zaman dahulu kala," kata Jokowi.

Di kampung itu Jokowi lalu bertemu keturunan raja ke-17 Siallagan, Gading Jansen Siallagan.

Gading lantas mengisahkan kepada Jokowi mengapa banyak orang batak yang kini menjadi pengacara.

Gading mengisahkan, di kampungnya masih ada bekas 'batu persidangan'. Batu itu berbentuk sebuah meja dengan kursi tersusun melingkar, tempat sang raja mengadili pelanggar hukum adat. 

Sidang pengadilan di situ dihadiri raja, adik-adik raja, penasehat terdakwa, penasehat korban, dan penasehat kerajaan.

"Nah, kata Gading Jansen, penasehat kerajaan ini kalau di zaman sekarang disebut pengacara," kata Jokowi.

“Jadi jangan aneh, Bapak, kalau orang Batak banyak jadi pengacara. Kayaknya, mereka itu lulusan Siallagan semua,” sambung Jokowi menirukan cerita Gading.

Presiden Jokowi sebelumnya menghabiskan waktu tiga hari untuk meninjau kawasan di sekitar Danau Toba, di Sumatera Utara.

Presiden bertolak ke Sumatera Utara pada Senin (29/7/2019) dan terus melakukan blusukan ke berbagai titik sampai hari Rabu (31/7/2019).

Dalam waktu tiga hari itu, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri sudah mengunjungi hampir semua titik yang ada di kawasan Danau Toba.

Baik di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Tobasa dan Samosir.

Dari hasil blusukannya itu, Presiden menyimpulkan pengembangan pariwisata di sekitar Danau Toba harus dilakukan secara parallel dari berbagai sisi.

Baik dari sisi infrastruktur transportasi, fasilitas di lokasi wisata, masalah lingkungan, hingga sumber daya manusia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/01/08531721/jokowi-tahukah-anda-mengapa-banyak-orang-batak-jadi-pengacara

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke