Kuasa Hukum Baiq Nuril Dorong Revisi UU ITE

Joko berpendapat, kasus Baiq Nuril mestinya menjadi pelecut bagi DPR untuk merevisi UU ITE supaya tidak lagi multitafsir.

"Memang mau tidak mau akhirnya kita harus membuat undang-undang yang tidak multitafsir untuk menghindari hal-hal seperti kasus dalam Baiq Nuril," kata Joko di kantor LBH APIK, Jumat (26/7/2019).

Joko menuturkan, Nuril dijerat Pasal 27 Ayat 1 UU ITE karena dianggap mentransmisikan informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar kesusilaan.

Kata Joko, saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan menilai hal yang dilakukan Nuril tak termasuk mentransmisikan. Menurut Joko, perbedaan pendapat itu disebabkan oleh multitafsir atas bunyi pasal dalam UU ITE.

"Saya sering kali mengandaikan undang-undang ini kan pakai ilmu buatnya, harusnya menegakkannya juga pakai ilmu. Sayangnya, ilmunya mobil, yang dipakai ilmu tukang becak. Akhirnya jadi persoalan seperti ini," ujar Joko.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Uup dari SAFE Net. Menurut Uup, masih ada sejumlah hal dalam UU ITE yang masih multitafsir, terutama menyangkut kesusilaan dan pencemaran nama baik.

"Menurut kami muatan-muatan UU ITE ini memang multitafsir karena tidak ada penjelasan mengenai pencemaran nama baik atau kesusilaan," ujar dia.

Kasus Nuril bermula saat ia menerima telepon dari kepala sekolah berinisial M pada 2012. Dalam perbincangan itu, kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq. Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut.

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Kepsek M menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya.

Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi.

Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Nuril kemudian mengajukan PK. Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.

Saat ini, Nuril tengah menunggu keputusan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, DPR telah menyetujui pertimbangan amnesti yang hendak diberikan.