Pembubaran TKN, antara Wacana Penambahan Parpol Koalisi dan Beban Jokowi

Acara pembubaran TKN itu, lanjut Moeldoko, sudah dipercayakan kepada sekretaris jenderal masing-masing partai politik.

"Kami akan membuat acara pembubaran TKN," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

"Mungkin sekjen-sekjen sekarang akan membicarakan, apa kira-kira yang akan digelar nanti," ujarnya.

TKN Koalisi Indonesia Kerja diketahui berjumlah 150 orang. Pimpinannya, yakni Erick Thohir dengan delapan orang sebagai wakil. Sejumlah wakilnya antara lain Moeldoko, Arsul Sani dan Abdul Kadir Karding.

TKN yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB berhasil memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Moeldoko sempat berpikir bahwa TKN akan bersifat permanen selama jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Namun, ia belakangan menyadari bahwa politik bersifat dinamis. Pembubaran ini adalah salah satu bentuk dinamisme politik itu.

"Ternyata politik begitulah. Tidak ada sesuatu yang permanen. Semua sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Nah, itu sudah rumus politik, sudah seperti itu," kata dia.

Bentuk wadah lain

Setelah dibubarkan, seluruh pengurus TKN Jokowi-Ma'ruf akan akan membentuk wadah lain agar hubungan seluruh partai tetap berjalan dengan baik.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, meskipun TKN dibubarkan, silahturahim seluruh partai politik dan kelompok relawan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf akan terus berjalan dalam mengawal pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

"Di TKN itu kan tidak hanya elemen-elemen partai saja, tetapi juga ada kelompok relawan," ujar Arsul.

"Tentu kami berharap bahwa silahturahim di antara seluruh elemen yang mendukung Pak Jokowi itu bisa tetap berjalan mengawal pemerintah beliau bersama Pak Kiai Ma'ruf Amin," ujar Arsul.

"Semuanya, sepuluh parpol (lima di dalam parlemen dan lima di luar parlemen), akan terus aktif dan kritis di pemerintahan maupun legislatif," ujar Verry, Jumat (26/7/2019).

Salah satu bukti komitmen soliditas parpol koalisi KIK, usai presiden terpilih Jokowi resmi membubarkan TKN di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat sore, para sekretaris jenderal seluruh partai KIK akan melangsungkan pertemuan membahas rencana ke depan.

Meski demikian, Verry belum dapat memastikan di mana pertemuan para sekjen tersebut akan dilaksanakan.

Koalisi bertambah

Dengan adanya rencana pembubaran TKN, maka formasi partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan kemungkinan juga berubah.

Moeldoko mengatakan, meskipun TKN akan bubar, tapi bukan berarti partai politik yang menjadi unsur dalam TKN ikut bubar. Justru, kemungkinan, anggotanya akan bertambah.

"Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi (KIK) terbangun cukup baik. Bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan," kata Moeldoko.

Meski begitu, Moeldoko belum bisa memastikan apakah koalisi plus-plus itu memang akan terbentuk. Demikain pula soal partai mana saja yang akan bergabung.

"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya begitu begitu bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti," kata mantan Panglima TNI itu.

Kemungkinan akan bertambahnya anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf disebabkan karena politik sangat dinamis.

"Sekali lagi politik itu seperti itu (dinamis). Pemaknaannya jangan satu tambah satu jadi dua, jangan," kata Moeldoko.

Ia kemudian menyinggung kajian yang dilakukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Menurut dia, berdasarkan kajian itu sebuah koalisi ternyata tidak mungkin bisa permanen.

"Ternyata politik ya begitulah maksudnya. Tidak ada sesuatu yang permanen. Semuanya sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru, rumus politik sudah seperti itu," ujar Moeldoko.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arsul Sani. Ia mengatakan, pertemuan seluruh sekjen partai politik dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pasca-pembubaran, juga akan membahas kemungkinan masuknya parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam koalisi.

"Tidak tertutup kemungkinan seperti itu, tentu di antara kami ada yang membuka bicara soal perlu tidaknya menambah itu (parpol), kan pasti terjadi diskusi disitu," kata Arsul.

Beban bagi Jokowi

Kendati demikian, penambahan parpol yang bergabung ke koalisi pendukung justru dinilai akan membebani Jokowi dan pemerintahan lima tahun ke depan.

Pengamat komunikasi politik CSIS, Arya Fernandes berpendapat, akan ada dua blok di internal koalisi Jokowi, yakni parpol pendukung yang sudah lama berdiri di barisan mereka, dan blok pendatang yang disambut oleh Megawati dan Jokowi.

"Ini tentu tidak menguntungkan bagi Jokowi karena akan kesulitan bernegosiasi dengan dua blok ini yang mungkin saja permintaannya banyak," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

Menurut Arya, lumrah jika partai pendukung Jokowi merasa tak nyaman jika kedatangan personel baru. Sebab, merekalah yang sejak awal berada di belakang Jokowi.

Bisa jadi muncul kekhawatiran bahwa jika ada partai oposisi yang bergabung, akan berpengaruh pada pembagian posisi strategis.

Tak hanya itu, kata Arya, sejak awal Jokowi dan Prabowo membawa visi dan misi yang berbeda dalam mengelola pemerintahan. Program tersebut pun sudah dirancang matang sejak jauh hari.

Jika ada partai yang sebelumnya berada di sisi seberang kemudian merapat, harus ada program yang harus disesuaikan kedua pihak tersebut.

"Risiko politik kalau menerima partai baru di koalisi jauh lebih besar ketimbang dia tetap mempertahankan koalisi lama," kata Arya.

Arya menilai, tak ada kebutuhan khusus yang mendesak Jokowi untuk menggemukkan koalisinya.

Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin telah memegang 60 persen kekuatan sehingga relatif aman. Justru, menurut Arya, koalisi gemuk memiliki risiko yang kurang baik, pun tak berpengaruh besar dalam hal kinerja legislasi pemerintah.

Sebagai contoh, dalam lima tahun pemerintahan Jokowi, ada 52 rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah dalam program legislasi nasional. Sementara yang disahkan DPR hanya enam RUU.

Itu pun tiga di antaranya merupakan RUU yang dibahas sejak periode pemerintahan sebelumnya.

Semestinya, kata Arya, dengan koalisi dominan di parlemen, partai koalisi Jokowi lebih punya kekuatan untuk merealisasikan RUU yang diajukan pemerintah.

"Mestinya kalau dukungan parlemen tinggi, pemerintah akan mudah mendorong kebijakan atau RUU tertentu. Artinya, koalisinya tidak efektif men-support RUU pemerintah," kata Arya.