Sudah Ada Restu DPR, Istana Pastikan Amnesti Baiq Nuril Segera Terbit

"Kalau dari DPR sudah diberikan, kami akan mengambil langkah berikutnya bagaimana menerbitkan amnesti," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Moeldoko mengatakan, pemberian amnesti ini sudah melalui proses yang panjang. Sebelum mengajukan surat ke DPR, pemerintah terlebih dulu mendengarkan masukan dari publik. Bahkan, Kantor Staf Kepresidenan sudah mengundang Baiq Nuril dan pengacaranya.

Kini dengan sudah adanya restu DPR, ia menyebut Presiden Jokowi akan segera menerbitkan keputusan terkait amnesti untuk Baiq Nuril.

"Bisa (dalam bentuk keppres)," kata dia.

DPR menyetujui pertimbangan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan yang dijatuhi hukuman karena merekam aksi pelaku.

Amnesti disetujui dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Seluruh perwakilan fraksi menyatakan setuju atas laporan pertimbangan pemberian amnesti yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik.

Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, persetujuan pertimbangan pemberian amnesti akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Kasus Nuril bermula saat ia menerima telepon dari kepala sekolah berinisial M pada 2012.

Dalam perbincangan itu, kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq. Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut.

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat kepsek M geram.

Kepsek lalu melaporkan Baiq Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Kepsek M menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya.

Baiq Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi.

Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Nuril kemudian mengajukan PK. Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.